Page 147 - Buku 9

Labbo cukup kuat; (d) kemampuan ekonomi warga relatif
baik.
Desa menggerakkan dan melayani kesehatan.
Masyarakat sudah semakin akrab dengan sebutan bidan
desa, Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Po-
syandu. Semua itu merupakan bentuk sarana prasana pe-
layanan kesehatan yang ada di desa, meskipun selama ini
otoritas dan akuntabilitas atas sarana prasarana kesehatan
itu belum diletakkan di tangan desa. Untuk memastikan
otoritas dan akuntabilitas, UU Desa memandatkan bahwa
Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu
merupakan jenis kewenangan lokal berskala desa di sektor
kesehatan. Desa juga berwenang mengangkat bidan desa
atau perawat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan kemampuan keuangan desa, tentu dengan mengikuti
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh rezim kes-
ehatan. Meskipun Poliklinik Bersalin Desa, Pos Keseha-
tan Desa dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak
sepenuhnya menjadi milik desa. Tetap ada pola “urusan ber-
sama” antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga
jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan,
pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa,
Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan
desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan
dinas kesehatan.
Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya
dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa
mengandung kewenangan, kebijakan, gerakan, kelem-

146 REGULASI BARU,DESA BARU