Page 5 - Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat (1) finish
P. 5

3.  Pelaporan dan Investigasi

                              Keesokan  harinya  setelah  insiden  tragis  yang  menewaskan  Affan
                         Kurniawan, suasana di rumah duka dan di media sosial masih dipenuhi duka
                         dan  kemarahan  publik.  Keluarga  korban,  didampingi  kuasa  hukum  serta
                         perwakilan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia (HAM) seperti Komisi
                         untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  Yayasan
                         Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  dan  Lembaga  Bantuan
                         Hukum  (LBH)  Jakarta,  mendatangi  Kantor  Komisi  Nasional  Hak  Asasi
                         Manusia  (Komnas  HAM)  pada  pagi  hari  tanggal  29  Agustus  2025  untuk
                         melaporkan secara resmi peristiwa tersebut. Laporan ini diserahkan langsung
                         kepada bagian Pengaduan dan Pemantauan Komnas HAM, dengan tuntutan
                         agar  lembaga  tersebut  segera  melakukan  penyelidikan  mendalam  dan
                         independen atas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat
                         dalam peristiwa Pejompongan.

                              Menanggapi  laporan  itu,  Komnas  HAM  RI  segera  membentuk  Tim
                         Pemantauan dan Penyelidikan Cepat (TPP) yang beranggotakan penyelidik
                         dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Tugas utama tim ini adalah
                         melakukan  pengumpulan  bukti  lapangan,  memeriksa  saksi-saksi,
                         menganalisis  rekaman  video  yang  viral,  serta  mengkaji  hasil  visum  et
                         repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tempat korban
                         sempat dirawat. Dalam keterangan resmi Komnas HAM yang dirilis dua hari
                         kemudian,  hasil  temuan  awal  menunjukkan  bahwa  terdapat  indikasi  kuat
                         pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas rasa
                         aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 9 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor
                         39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menilai tindakan
                         aparat  yang  mengoperasikan  kendaraan  taktis  di  tengah  kerumunan  sipil
                         tanpa kendali situasional yang memadai termasuk dalam kategori penggunaan
                         kekuatan  yang  tidak  proporsional  dan  melanggar  prinsip  kehati-hatian
                         sebagaimana diatur dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms
                         by Law Enforcement Officials (PBB, 1990).

                              Sementara  itu,  dari  pihak  kepolisian,  Kepala  Divisi  Profesi  dan
                         Pengamanan Polri, Irjen Pol. Abdul Karim, mengungkapkan bahwa Propam
                         telah mengamankan tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam penabrakan
                         yang mengakibatkan Affan Kurniawan meninggal dunia pada unjuk rasa di
                         DPR RI yang berujung pada kerusuhan. Abdul Karim menyebutkan bahwa
                         tujuh anggota Brimob tersebut diantaranya Kompol CDC, Aipda M, Bripka
                         R, Briptu D, Bripda M, serta dua anggota lainnya, Baraka Y dan Baraka J.
                         Tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat langsung dalam operasi malam
                         itu, termasuk sopir kendaraan taktis, komandan regu, dan beberapa personel
                         pengamanan  lapangan.  Ketujuh  anggota  tersebut  dinonaktifkan  sementara
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10