Page 7 - Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat (1) finish
P. 7
4. Dasar Hukum yang Relevan
Kasus ini melibatkan sejumlah ketentuan hukum nasional dan internasional,
antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 ayat
(1) yang menjamin hak untuk hidup, dan Pasal 30 yang menjamin hak
atas rasa aman.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
yang mengatur pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan
sewenang-wenang (extrajudicial killing).
3. Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan
Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yang mengatur
penggunaan kekuatan secara proporsional, legal, dan akuntabel.
4. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 3, yang menegaskan
bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan
pribadi.
5. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjamin hak
untuk hidup dan melarang tindakan pembunuhan sewenang-wenang
oleh negara.
Dengan demikian, tindakan aparat yang menyebabkan kematian warga sipil
tanpa dasar hukum sah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap HAM
dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
