Page 275 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 275

Unsur Pembinaan
             No                                            Permasalahan                         Rekomendasi        Peraturan / Ketentuan terkait    PIC/ Seksi
                      dan Supervisi
                                                                                                                    Pelaksanaan Anggaran
                                        664979     DEPUTI BIDANG      25-10-2019                                    Pendapatan dan Belanja
                                                   TUMBUH                                                           Negara.
                                                   KEMBANG ANAK


             B.    Kinerja dan Tata Kelola

             10.     Pakta Integritas   Dari jumlah Satker KPPN Jakarta II tahun 2019 sebanyak  Agar capaian     a.  Peraturan  Dirjen  Perbenda-  Seksi MSKI
                        Eksternal      254 KPA/satker baru sebanyak 136 satker atau 53,5% yang  penandatanganan     haraan     Nomor      PER-
                                       telah menyampaikan dan menandatangani Pakta Integritas  Pakta Integritas     20/PB/2016   tentang   Tata
                                       Eksternal  dan  dan  telah  diproses  dan  ditandatangani  Eksternal dengan   Kelola  Pelaksanaan  Tugas
                                       bersama dengan pejabat bersangkutan yaitu Kepala KPPN  Satker pada tahun     Unit  Kepatuhan  Internal  di
                                       Jakarta  II  dan  Kepala  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  2020 dapat         Lingkungan        Direktorat
                                       Provinsi DKI Jakarta dan KPA Satker Ybs.              ditingkatkan hingga    Jenderal Perbendaharaan;
                                                                                             seluruh satker yang   b.  Surat Edaran Menkeu No. SE-
                                                                                             ada.                   16/MK.1/2012        tentang
                                                                                                                    Pelaksanaan  Pembangunan
                                                                                                                    ZI  menuju  WBK/WBBM  di
                                                                                                                    lingkungan Kemenkeu;
                                                                                                                 c.  Surat Sekretaris DJPb No. : S-
                                                                                                                    35/PB.1/2019  hal  penanda-
                                                                                                                    tanganan  Pakta  Integritas  di
                                                                                                                    lingkungan  Ditjen   Perben-
                                                                                                                    daharaan
             11.        Laporan        Dari penelitian terhadap laporan hasil pemantauan     Agar laporan                                          Seksi MSKI
                      Pemantauan       pengendalian internal Triwulan III tahun 2019 (July s/d   tersebut dicek   a.  Kepmenkeu  No.  940/KMK.09
                      Pengendalian     September 2019) KPPN Jakarta II, diketahui bahwa pada   kembali apakah       /2017  tentang  kerangka  kerja
                         Utama         Surat Pengantar Laporan mencantumkan 3 dasar hukum    telah menggunakan      penerapan      pengendalian
                                       penyusunan laporan tersebut sebagai berikut :         DUPU dan TOPU          intern      dan   pedoman
                                       a.  Kepmenkeu No. 940/KMK.09/207 tentang Kerangka     lampiran nota dinas    pemantauan     pengendalian
                                                                                                                                   diling-kungan

                                                                                                                    intern
                                          Kerja  Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman   Sesditjen tersebut.    Kementerian Keuangan;
                                          Pemantauan Pengendalian Intern  di lingkungan      Dan selanjutnya
                                          Kementerian Keuangan;                              Nota Dinas
                                       b.  Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-20/PB/2016   Setditjen        b.  Peraturan Dirjen Perbendaha-
                                                                                                                    raan
                                                                                                                           No.
                                                                                                                                Per-20/PB/2016
                                          tentang Tatalaksana Pelaksanaan Tugas Unit         Peerbendaharaan        tentang  Tatalaksana  pelaksa-
                                          Kepatuhan Internal di lingkungan Ditjen            tersebut dapat         naan  tugas  unit  kepatuhan
                                          Perbendaharaan;                                    dipedomani.            internal  dilingkungan  Ditjen
                                       c.  Surat Sesditjen Perbendaharaan Nomor : S-                                Perbendaharaan;
                                          3418/PB.1/2016  tanggal 21 April 2016 hal Monitoring
                                          Penanganan Risiko Semester I Tahun 2016 (Lap. Juli).                   c.  Nota  Dinas  Sekretaris  Ditjen

                                                                                                                    Perbendaharaan  Nomor  ND-
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280