Page 273 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan
No Permasalahan Rekomendasi Peraturan / Ketentuan terkait PIC/ Seksi
dan Supervisi
6. Penyelesaian Berdasarkan sampling dokumen SKPP periode Juli s.d
SKPP September terdapat dokumen SKPP yang tidak sesuai
format yang ditentukan, diantaranya:
1 SKPP Nomor SKPP/120/VIII/2019 dari satuan kerja Peraturan Direktur Jenderal
Badan Sarana Pertahanan Kemhan tanggal 2 Agar dilaksanakan
Agustus 2019 sesuai dengan Perbendaharaan Nomor PER- Seksi Pencairan
2/PB/2018 tentang Pelaksanaan
2 SKPP Nomor 36/SKPP/MIGAS/2019 dari satuan peraturan yang Pembayaran Gaji Menggunakan Dana
kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi DKI berlaku. Database Gaji Terpusat
Jakarta Raya tanggal 5 Agustus 2019
3 SKPP Nomor 5/WPJ.06/KP.01/2018 dari satuan
kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Gambir Satu tanggal 1 Agustus 2019
7. Retur SP2D Surat Pemberitahuan Retur SP2D atas Retur SP2D nomor Agar dilaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Seksi Bank
190191304014701 – 000001 Satker Pusat Pendidikan Dan sesuai ketentuan Perbendaharaan Nomor Per-
Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia – BPPK yang berlaku. 9/PB/2018 tentang Tata Cara
(675709) tanggal 30 Juli 2019, diterbitkan Surat Penyelesaian Retur SP2D
Pemberitahuan Retur SP2D oleh KPPN Jakarta II nomor S-
964/WPB.12/KP.0204/2019 tanggal 07 Agustus 2019
(diterbitkan 6 hari setelah tanggal SP2D Retur);

8. Penatausahaan Dari hasil monitoring pada aplikasi Omspan terhadap Agar diteliti a. Peraturan Menteri Keuangan Seksi MSKI
Uang Persediaan Pengawasan pengajuan penggantian Uang Persediaan kebenarannya dan Nomor
pada KPPN Jakarta II sampai dengan 27 Oktober 2019, ditindaklanjuti 178/PMK.05/2018 tanggal 26
diperoleh data sebanyak sebanyak 4 Satker yang terlambat sebagaimana Desember 2018 tentang
mengajukan penggantian UP-nya yang telah jatuh tempo mestinya. Perubahan atas Peraturan
untuk diterbitkan surat pemberitahuan akan dilakukan Menteri Keuangan Nomor
pemotongan 25% jika tidak segera ditindaklanjuti. 190/PMK.05/ 2012 tentang
Berdasar hasil penelitian penerbitkan surat pemberitahuan Tata Cara Pembayaran dalam
penggantian UP oleh KPPN Jakarta II, terhadap 4 satker rangka Pelaksanaan
tersebut seluruhnya belum diterbitkan surat pemberitahuan Anggaran Pendapatan dan
yaitu satker-satker dengan kode sbb. : Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/
2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran