Page 268 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 268

Unsur Pembinaan dan                                                                                                             PIC Subbag/
             No.                                         Permasalahan                        Rekomendasi           Peraturan/ Ketentuan Terkait
                         Supervisi                                                                                                                    Seksi
                                          Domain dan Keamanan Jaringan di Kantor Vertikal  terkait   pelaksaan   Kepatuhan  Internal  di  lingkungan
                                          DJPb    Jakarta,   KPPN   Jakarta   I   belum  pemeriksaan    serta    Direktorat             Jenderal
                                          menyampaikan  laporan  terkait  pelaksanaan  tindak    lanjut   hasil   Perbendaharaan.
                                          pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan  pemeriksaan  kepada  2. Surat  Setditjen  Perbendaharaan
                                          kepada  UKI  E-1  maupun  UKI-W  sesuai  dengan  UKI  E-1  dan  UKI-W   No.  S-2690/PB.1/2015  tanggal  2
                                          ketentuan.                                     yang  meliputi  3  (tiga)   April  2015  tentang  Koordinasi
                                                                                         tahapan utama yaitu:    Pelaksanaan  Pemeriksaan  oleh
                                                                                         a.  Sebelum             Aparat   Pengawas    Fungsional
                                                                                            pelaksanaan          (APF)  di  Lingkungan  Kantor
                                                                                            pemeriksaan  (pre-   Vertikal Ditjen Perbendaharaan
                                                                                            examination).
                                                                                         b.  Saat  pelaksanaan
                                                                                            pemeriksaan
                                                                                            (examination).
                                                                                         c.  Setelah
                                                                                            pelaksanaan
                                                                                            pemeriksaan (post-
                                                                                            examination).
            15.    Langkah-langkah        Berdasarkan monitoring data OM SPAN modul PA  KPPN             agar  Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor  Seksi  MSKI
                   peningkatan IKPA       sampai  dengan  bulan  September  2019,  pada  berkoordinasi  dengan  S-7254/PB/2018    tanggal     20
                                          KPPN  Jakarta  I  terdapat  117  satker  (0.46%)  satker      guna  September    2018   hal   Langkah-
                                          dengan nilai IKPA sudah  mencapai target.     meningkatkan           langkah    Peningkatan   Indikator
                                          Satker yang belum mencapai target sebanyak 134   Indikator   Kinerja  Kinerja   Pelaksanaan   Anggaran
                                          satker (0.54%) antara lain sebagai berikut :   Pelaksanaan           Kementerian   Negara/    Lembaga
                                          1.  Rumkital Dr. Mintohardjo (344572)         Anggaran.              Tahun Anggaran 2018
                                          2.  Lanud Halim Perdanakusuma (344817)
                                          3.  Kementerian Pertahanan (562103)
                                          4.  Makohanudnas (344810)
                                          5.  Fasharkan Jakarta (638013)
                                          6.  Sekretariat Wakil Presiden (403180)
                                          7.  Badan Keamanan Laut (119395)
                                          8.  Makodiklatau (344857)
                                          9.  Balai  Jaringan  Informasi  dan  Komunikasi
                                             (631062)
                                         10.  Disopslatau  (418233)
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273