Page 267 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
memperbaharui (update) Pakta Integritas
Eksternalnya.

12. Pelaksanaan Kode Berdasarkan pemantauan terhadap Laporan Agar laporan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Seksi MSKI
Etik dan Disiplin Pemantauan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik diperbaiki dan disusun nomor KEP-525/PB/2016 tentang
Pegawai dan Disiplin Pegawai KPPN Jakarta I Triwulan III sesuai dengan Pemantauan Terhadap Kepatuhan
tahun 2019 Nomor LAP-005 dan LAP-006 ketentuan yang Kode Etik dan Disiplin Pegawai di
disampaikan sebagai berikut: berlaku. lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
1. Laporan tidak diberi tanggal penyusunan
laporan.
2. Laporan ditandatangani oleh Ketua Tim
Pemantauan dengan Kepala Kantor seharusnya
laporan ditandatangani oleh Kepala Seksi MSKI
dengan Ketua Tim Pemantauan.
3. Perangkat Pemantauan Terhadap Pegawai
pada saat pelaksanaan pemantauan belum diisi
dengan nama dan NIP pegawai seksi yang
dipantau pada saat pemantauan.
4. Perangkat Pemantauan Terhadap Komputer dan
Ruang Kerja pada seksi Verifikasi dan Akuntansi
salah lampiran, karena yang dilampirkan pada
laporan adalah Perangkat Pemantauan
Terhadap Komputer dan Ruang Kerja
pemantauan yang dilaksanakan pada tanggal 23
Mei 2019 pada Seksi Pencairan Dana.
5. Laporan agar dilengkapi dengan Daftar
Kehadiran Pegawai (LH.1) pada saat
pemantauan sebagai bukti kehadiran maupun
ketidakhadiran pegawai pada saat dilaksanakan
pemantauan.
13. Pelaksanaan Kode Penyampaian Laporan Hasil Penanganan Dugaan Laporan Hasil Keputusan Dirjen Perbendaharaan Seksi MSKI
Etik dan Disiplin Pelanggaran Terhadap Kode Etik Pegawai Penanganan Dugaan nomor KEP-247/PB/2016 tentang
Pegawai Semester I Tahun 2019 Nomor SP- Pelanggaran Kode Etik Pegawai Direktorat
3121/WPB.12/KP.018/2019 disampaikan melebihi Terhadap Kode Etik Jenderal Perbendaharaan.
ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Pegawai disampaikan
tanggal 12 Juli 2019 seharusnya laporan paling paling lambat 5 hari
lambat disampaikan pada tanggal 5 Juli 2019. kerja setelah semester
berakhir.
14. LHP Aparat Sehubungan dengan surat tugas Itjen Kemenkeu KPPN agar 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi MSKI
Pengawasan nomor ST-1242/IJ/2019 tanggal 4 Oktober 2019 menyampaikan No. PER-20/PB/2016 tentang Tata
terkait pelaksanaan Evaluasi Implementasi Join informasi/ laporan Kelola Pelaksanaan Tugas Unit