Page 264 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
 SP2D Nomor 190181303017818 tanggal upload ketepatan waktu tanggal 20 September 2018 tentang  Seksi Bank
8 Agustus 2019 jam 08:47:14 jam selesai penyelesaian SPM Penegasan Norma Waktu
11:49:06 durasi 03:01:52 menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D
 SP2D Nomor 190181303017819 tanggal upload
8 Agustus 2019 jam 08:47:14 jam selesai
11:49:06 durasi 03:01:52
 SP2D Nomor 190181303017820 tanggal upload
8 Agustus 2019 jam 08:47:14 jam selesai
11:49:06 durasi 03:01:52

4. Penyelesaian Tagihan Terdapat pengajuan SPM Pembayaran belanja Petugas KPPN agar PMK 190/PMK.05 /2012 Seksi
SPM barang honor yaitu Nomor SPM lebih teliti memeriksa tentang Tata Cara Pembayaran Pencairan
01805/VIII/2019/KOARMADA I tanggal 12 dan memvalidasi SPM Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Dana
Agustus 2019 tidak mencantumkan tahun honor sesuai ketentuan yang
dibayarkan. berlaku, dan KPPN
Pada uraiannya tertulis bulan Januari s.d Juni Slog meminta Satker untuk
sesuai Surat Perintah, seharusnya bulan Januari mengajukan
s.d Juni 2019 sesuai Surat Perintah. permintaan koreksi
SPM atas uraian yang
salah.
5. Penatausahaan Berdasarkan monitoring Karwas TUP per satker KPPN agar 1. PMK-190/PMK.05/2012 tentang Seksi MSKI
UP/TUP pada aplikasi OM SPAN tanggal 24 Oktober 2019 mengingatkan satker Tata Cara Pembayaran Dalam
terdapat satker yang terlambat mengajukan untuk memper- Rangka Pelaksanaan APBN yaitu
pertanggungjawaban TUP yaitu satker Sekretariat tanggungjawabkan pasal 36 ayat (1)
Wakil Presiden (403180) SP2D TUP sisa TUPnya. 2. PMK-178/PMK.05/2018 tanggal
26 Desember 2018 tentang
tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Perubahan Atas
Rp.36.742.569.358,- batas waktu PMK No. 190/PMK.05/2012
pertanggungjawaban TUP tanggal 15 September tentang Tata Cara Pembayaran
2019 sisa TUP yang belum Dalam Rangka Pelaksanaan
dipertanggungjawabkan sebesar Anggaran Pendapatan dan
Rp.29.698.182.358,-. Belanja Negara.

6. Penerbitan Daftar LPJ Berdasarkan LPJ Satker 344568 (PUSHDROSAL): Meningkatkan Peraturan Dirjen Seksi Vera
Bendahara - Pada Bulan Juli 2019 tercantum nila BP Pajak ketelitian dalam Perbendaharaan nomor PER-
sebesar Rp63.473.155,- tetapi pada nota melakukan 03/PB/2014
konfirmasi penerimaan tercatat sebesar pengecekan LPJ
Rp63.546.337,-. Terdapat selisih sebesar Bendahara
Rp73.182,-.