Page 263 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA I
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data OM SPAN masih Untuk lebih PMK- 190/PMK.05 /2012 tentang  Seksi
Kontrak terdapat satuan kerja yang terlambat meningkatkan Tata Cara Pembayaran Dalam Pencairan
menyampaikan data kontrak yaitu melebihi 5 hari kepatuhan satuan Rangka Pelaksanaan APBN Dana,
kerja setelah kontrak ditanda tangani, yaitu kerja terhadap  Seksi MSKI
diantaranya : ketentuan, KPPN agar
 Satker 664241 dengan nomor kontrak lebih meningkatkan
8.247/KOMINFO/SJ.5.PPK/ SPK/07/2019 pembinaan, sehingga
tanggal 30 Juli 2019 satuan kerja dalam
a.n. DWITUNGGAL BUMIASRI diupload pada penyampaian data
tanggal 21 Oktober 2019 CAN nomor kontrak sesuai dengan
A/018.19013224/0/0 terlambat 54 hari ketentuan yang
 Satker 344817 dengan Nomor kontrak berlaku.
SPK/29/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 a.n. PT.
BEMANDIRI TRIKARSA PERSADA diupload
pada tanggal 30 September 2019 CAN Nomor
A/018.19012103/0/0 terlambat 45 hari
 Satker 700100 dengan Nomor kontrak
31.2/TMB-LPP RRI/PPK/2019 tanggal 23 Juli
2019 a.n. CV. JIA INDOTAMA PERKASA
diupload pada tanggal 30 September 2019 CAN
Nomor A/018.19012101/0/0 terlambat 44 hari

2. Penyelesaian SP2D Berdasarkan monitoring OMSPAN menu Modul Agar KPPN melakukan PMK-190/PMK.05 /2012 tentang Tata  Seksi
Void Bank masih terdapat SP2D yang berstatus Void pembinaan kepada Cara Pembayaran Dalam Rangka Pencairan
atas permintaan Satker, yaitu SP2D Nomor Satker untuk lebih teliti Pelaksanaan APBN Dana
190181503000722 tanggal 1 Juli 2019 dengan lagi dalam melakukan Per-05 /Pb/2015 tentang Mekanisme  Seksi Bank
alasan kesalahan satker dalam penghitungan perhitungan daftar gaji Pembatalan SP2D dan Surat
daftar gaji pejabat Negara yang telah yang akan diajukan ke Pengesahan pada SPAN
diberhentikan. KPPN, sehingga SPM
Void dapat dihindari .
3. Penyelesaian SP2D Berdasarkan monitoring data OMSPAN, masih Agar KPPN lebih Surat Direktur Jenderal  Seksi
terdapat penyelesaian SPM menjadi SP2D dengan meningkatkan Perbendaharaan Nomor : Pencairan
durasi lebih dari 1 jam penyelesaian antara lain: ketelitian dan S-7283/ PB/2018 Dana,