Page 37 - Modul Flip book koperasi
P. 37

akan  ditambahkan  1.  Setiap  rasio  diberikan  nilai  dari  rentang  1  sampai  4.  Nilai  1

                     menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai
                     3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat.

                     Sebagaimana tabel di bawah ini:

                             Tabel 2.9 Penetapan Rasio, Nilai, Kategori Dan Skor Kelembagaan

                                 Rasio (%)       Nilai        Kategori             Skor
                               76 < X ≤  100       1           Sehat                 4

                                51 < X ≤  75       2        Cukup Sehat              3
                                26 < X ≤  50       3        Kurang Sehat             2

                                0  < X ≤  25       4         Tidak Sehat             1
                            Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun

                            2021


                            Untuk  skor  masing-masing  indikator  dan  pertanyaan  apabila  koperasi

                      mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2
                      maka  akan  mendapatkan  skor  3,  jika  koperasi  mendapatkan  nilai  3  maka  akan

                      mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor
                      1. Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021 ada 5

                      indikator  kelembagaan koperasi yaitu:

                      1) Legalitas Badan Hukum Koperasi
                            Legalitas Badan Hukum Koperasi mengacu pada status hukum yang diberikan

                         kepada suatu koperasi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini berarti
                         bahwa  koperasi  diakui  secara  resmi  sebagai  entitas  hukum  yang  terpisah  dan

                         memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
                            Legalitas koperasi sebagai badan hukum selama ini diatur oleh Undang-Undang.

                         Adapun sejumlah peraturan tersebut:

                         a) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
                         b) PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan

                             Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
                         c) PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah




                                                         30
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42