Page 38 - Modul Flip book koperasi

d) PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

e) PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
f) Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

g) Permen koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
h) Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

i) Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan

Perkoperasian
j) Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam

Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator

Legalitas Badan Hukum Koperasi didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban
kuesioner dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu

kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Legalitas Badan

Hukum Koperasi

Rasio (%) Nilai Kategori
76 < X ≤ 100 1 Sehat

51 < X ≤ 75 2 Cukup Sehat
26 < X ≤ 50 3 Kurang Sehat

0 < X ≤ 25 4 Tidak Sehat
Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15
Tahun 2021

2) Izin Usaha Simpan Pinjam

Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diberikan oleh otoritas atau lembaga
pemerintah setempat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2012 yang berbunyi “Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi

31