Page 39 - Modul Flip book koperasi
P. 39

persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri” kepada sebuah lembaga atau badan usaha

                        untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam adalah
                        kegiatan  yang  melibatkan  penerimaan  simpanan  dari  anggota  atau  nasabah  dan

                        memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan syarat-syarat tertentu .
                        Izin  Usaha  Simpan  Pinjam  adalah  Izin  Usaha  adalah  izin  yang  diterbitkan  oleh

                        Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah

                        koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai
                        sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen

                        (Republik Indonesia, 2018).
                            Berdasarkan  Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15 Tahun 2021

                        tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi, Penilaian indikator
                        Izin Usaha Simpan Pinjam  didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban kuesioner

                        dengan 3 pertanyaan. Untuk setiap penetapan nilai dan skor mengacu kepada tabel

                        dibawah ini:

                                     Tabel 2.11 Penetapan Rasio, Nilai dan Kategori Izin Usaha

                                                          Simpan Pinjam
                                        Rasio (%)          Nilai              Kategori

                                      76 < X ≤  100          1                 Sehat
                                       51 < X ≤  75          2              Cukup Sehat

                                       26 < X ≤  50          3              Kurang Sehat
                                       0  < X ≤  25          4               Tidak Sehat

                                 Sumber : Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No.15
                                 Tahun 2021

                     3)  Anggaran Dasar
                            Anggaran Dasar adalah dokumen hukum yang berisi ketentuan-ketentuan pokok

                        yang mengatur pendirian, struktur, tujuan, dan kegiatan suatu organisasi atau badan

                        hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau lembaga.
                            Anggaran  Dasar  adalah  aturan    dasar    tertulis    yang    memuat    keterangan

                        sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992
                        Tentang  Perkoperasian.   Anggaran    dasar    koperasi    hanya    memuat    ketentuan-




                                                         32
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44