Page 40 - Modul Flip book koperasi
P. 40

ketentuan  pokok mengenai  tata  laksana  organisasi,  cara  kerja,  kegiatan  usaha,

                        kewajiban-kewajiban resiko  yang  harus  ditanggung  dan  keadaan  apabila  terjadi
                        sesuatu  yang  menyebabkan berhentinya organisasi koperasi (Dewi, 2019, p. 26).

                        Apabila dijabarkan maka maksud dari pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
                        adalah sebagai berikut:

                         a)  Daftar nama pendiri;

                         b)  Nama dan tempat kedudukan;
                         c)  Maksud dan tujuan serta bidang usaha;

                         d)  Ketentuan mengenai keanggotaan;
                         e)  Ketentuan mengenai rapat anggota;

                         f)  Ketentuan mengenai pengelolaan;
                         g)  Ketentuan mengenai permodalan;

                         h)  Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

                         i)  Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
                         j)  Ketentuan mengenai sanksi.

                            Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah

                        Republik  Indonesia  Nomor  01/Per/M.KUKM/I/2006  pasal  1  menjelaskan  bahwa
                        Anggaran  dasar  koperasi  adalah  aturan  dasar  tertulis  yang  memuat  sekurang-

                        kurangnya :
                         a)  Daftar nama pendiri;

                         b)  Nama dan tempat kedudukan;
                         c)  Maksud dan tujuan serta bidang usaha;

                         d)  Ketentuan mengenai keanggotaan;

                         e)  Ketentuan mengenai rapat anggota;
                         f)  Ketentuan mengenai pengelolaan;

                         g)  Ketentuan mengenai permodalan;
                         h)  Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

                         i)  Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
                         j)  Ketentuan mengenai sanksi.






                                                         33
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45