Page 201 - Kelas X Sejarah Indonesia BS press

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Kerajaan Kampar
sejak abad ke-15 berada di bawah Kerajaan Malaka. Pada
masa pemerintahannya, Sultan Abdullah di Kampar tidak
mau menghadap Sultan Mahmud Syah I di Bintan selaku
pemegang kekuasaan Kemaharajaan Melayu. Akibatnya
Sultan Mahmud Syah I mengirimkan pasukannya ke Kampar.
Sultan Abdullah minta bantuan Portugis, dan berhasil
mempertahankan Kampar. Ketika Sultan Abdullah dibawa ke
Malaka oleh Portugis, maka Kampar ada di bawah pembesar-
pembesar kerajaan, di antaranya Mangkubumi Tun Perkasa
yang mengirimkan utusan ke Kemaharajaan Melayu di bawah
pimpinan Sultan Abdul Jalil Syah I yang memohon agar di
Kampar ditempatkan raja.

Hasil permohonan tersebut dikirimkan seorang pembesar
dari Kemaharajaan Melayu ialah Raja Abdurrahman bergelar
Maharaja Dinda Idan berkedudukan di Pekantua. Hubungan
antara Kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Maharaja
Lela Utama dengan Siak dan Kuantan diikat dengan hubungan
perdagangan. Tetapi masa pemerintahan penggantinya
Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota Kerajaan Kampar
pada 1725 ke Pelalawan yang kemudian mengganti Kerajaan
Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan. Kemudian kerajaan
tersebut tunduk kepada Kerajaan Siak, dan pada 4 Februari
1879 dengan terjadinya perjanjian pengakuannya Kampar
berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan
Indragiri sebelum 1641 yang berada di bawah Kemaharajaan
Malayu berhubungan erat dengan Portugis, tetapi setelah
Malaka diduduki VOC, mulailah berhubungan dengan VOC
yang mendirikan kantor dagangnya di Indragiri berdasarkan
perjanjian 28 Oktober 1664.

Pada 1765, Sultan Hasan Shalahuddin Kramat Syah
memindahkan ibukotanya ke Japura tetapi dipindahkan lagi pada
5 Januari 1815 ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri
XVII. Sultan Ibrahim inilah yang ikut serta berperang dengan Raja

Sejarah Indonesia 193