Page 100 - ASPPUK_FellowshipJurnalistik

pemangku kepentingan sangat penting pembuatan, dan peredaran kosmetik
untuk menciptakan ekosistem guna ulang terhadap fasilitas kosmetik. Kategori
yang masif. Perubahan besar-besaran ini kosmetik isi ulang yang tertuang dalam
membutuhkan keterlibatan dan komitmen aturan itu meliputi sabun mandi (cair), sabun
semua pemangku kepentingan. Pemerintah cuci tangan (cair), sampo, dan kondisioner.
sebagai regulator, produsen, pengecer dan
perusahaan lain sebagai sektor bisnis, serta Upaya tersebut juga sejalan dengan aturan
masyarakat sebagai konsumen,” ungkapnya. Permen LHK No 75 Tahun 2019 untuk

Direktur Dietplastik Indonesia, Tiza Mafira hadir di side event Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) di Paris

mendukung implementasi guna ulang
Aturan Guna Ulang Makin di Indonesia. Sejak tahun 2022, KLHK

Terlihat juga cukup intensif dengan BPOM untuk
menerapkan aturan tersebut.
Saat ini, beberapa aturan pemerintah yang
mendukung guna ulang untuk menjadi “Dalam berbagai kesempatan, kami juga
mandat dalam pengurangan sampah makin terlibat dalam diskusi terkait implementasi
terlihat. Tahun lalu, Badan Pengawas Obat sistem isi ulang di Indonesia. Saat ini, kami
dan Makanan (BPOM) resmi mengeluarkan juga tengah mendorong penyusunan SNI
peraturan terkait sistem isi ulang untuk Guna Ulang untuk memfasilitasi model
produk kosmetik. Regulasi ini sejalan bisnis isi ulang ini termasuk terlibat dalam
dengan upaya pengurangan penggunaan beberapa diskusi penyusunan SOP isi
plastik di hulu. ulang,” kata Direktur Pengurangan Sampah
KLHK, Vinda Damayanti.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan BPOM
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan
Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dalam Suara Aktivis Perempuan
hal ini, BPOM memiliki tugas pengawasan,

100 Fellowship Jurnalistik Perempuan, Bisnis Berkelanjutan dan Perubahan Iklim