Page 11 - Sinar Tani Edisi 4018
P. 11
11
A gri w a c ana Edisi 13 - 19 Desember 2023 | No. 4018 Tahun LIV
Jangan Sampai
Oleh:
Pupuk Langka Memed
Gunawan
etani tidak hanya bergulat dengan
iklim dan hama tanaman tetapi
dengan kekurangan pupuk subsidi.
PSejak presiden mempermasalahkan
dampak subsidi pupuk yang nilainya triliunan itu
terhadap produksi padi khususnya, pembenahan
penyaluran pupuk subsidi mengalami berbagai
penyempurnaan. Yang terakhir adalah I-Pubers
yang berbasis digital.
iPubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) merupa-
kan aplikasi hasil integrasi antara platform
T-Pubers milik Kementerian Pertanian (Kementan)
dengan platform Rekan milik PT Pupuk Indonesia
(Persero). Bagaimana hasilnya?
Memang kesulitan memperoleh pupuk subsidi
menjadi isyu umum di kalangan petani. Sulit
dilacak masalahnya ada di mana. Yang pasti, Ketua
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat,
Otong Wiranta melihat bahwa penyaluran pupuk
subsidi masih banyak menghadapi kendala di
lapangan, baik karena belum terdaftar, kesulitan
Kolaborasi Kementan menebus pupuk, maupun karena aturan lokal
yang tidak standar.
Ketidakcukupan pupuk subsidi untuk satu
dengan Tni wilayah telah mengakibatkan kebijakan lokal
membagi rata jatah pupuk bagi petani yang
tentu saja menjadi tidak efektif dalam upaya
meningkatkan produktivitas.
Oleh: Hendy Fitriandoyo Atas nama petani yang tergabung dengan KTNA
Otong berharap, petani mendapat kemudahan
ektor pertanian selain menjadi penopang Lapangan (PPL) dalam mengembangkan dan dalam cara memperoleh pupuk subsidi, misalnya
perekonomian. Di sisi lain ketahanan pangan mengolah lahan. Adanya tambahan tenaga cukup membawa KTP sudah bisa menebus
menghadapi ancaman di tengah banyaknya penyuluh dari unsur tentara diharapkan dapat
Skrisis yang terjadi di berbagai belahan mendukung upaya swasembada pangan yang pupuk. Menurutnya, persyaratan mendapatkan
dunia. Memperkuat ketahanan pangan, itu penting dicanangkan pemerintah. Penyuluhan adalah pupuk subsidi petani harus berkelompok juga
dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai satu dari lima persolan besar yang menghambat merupakan kesulitan tersendiri.
negara kuat dalam menghadapi kemungkinan kemajuan di bidang pertanian. Selain itu, beberapa daerah masih memerlukan
krisis pangan global. Namun demikian, ketahanan Empat masalah lainnya adalah sarana irigasi, jenis pupuk yang dihapus dari daftar subsidi seperti
pangan bisa diciptakan dengan memiliki lahan benih, pupuk, dan peralatan mesin pertanian. SP36 atau Fosfat. Petani sebenarnya mengetahui
untuk mencetak sumber pangan nasional. Keterlibatan TNI dalam sektor pertanian ini tidak
Untuk memperkuat sektor pertanian, dukungan akan mengganggu tugas utama dalam menjaga pupuk apa yang mereka perlukan. Karena jenis
dari berbagai pihak diperlukan. Salah satunya, dari pertahanan negara. Hal ini, karena dalam sektor tanaman dan kondisi tanah tertentu memerlukan
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih saat pertahanan mencakup dua sisi, yakni kekuatan pemupukan dan dosis hara yang berbeda.
negara-negara di dunia dalam keadaan siaga satu persenjataan dan kekuatan sosial. Undang- IPubers adalah aplikasi berbasis digital untuk
yang mana gejolak politik dan dinamika krisis Undang mengatur ada operasi militer perang dan memantau distribusi pupuk bersubsidi yang
lainnya berdampak besar terhadap kondisi pangan non-perang, maka kesatuan masyarakat dengan
global. TNI tidak bisa dipisahkan yang diibaratkan jika telah berhasil dikembangkan di beberapa daerah.
Hal ini, selain sudah memiliki program jangka rakyat adalah raga, maka TNI adalah jiwa dari Kemudahan dibangun dalam menebus pupuk
panjang berupa peta jalan pertanian masa depan, badan tersebut. dan data di masing-masing kios dapat terpantau
maka akan terus berkomitmen untuk melanjutkan Dalam meningkatkan hasil produksi pertanian secara elektronik. Namun kendala utama masih hal
capaian tersebut. Indonesia butuh waktu tiga tersebut, semua jajaran TNI akan selalu bersinergi yang sama. Validitas data, informasi masih belum
tahun untuk bisa kembali swasembada beras. dengan berkoordinator bersama-sama dengan terbenahi karena hanya copy-paste dari data lama.
Indonesia pernah 3 kali swasembada, berkat Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada pada
campur tangan Tentara Nasional Indonesia masing-masing wilayah dalam mendampingi Belum lagi jaringan internet yang belum memadai
(TNI), yakni swasembada di 2017, 2019, dan 2020. petani. Seperti yang kita ketahui, bahwa daerah di pedesaan dan kemampuan petani untuk akses
Karena itu, kedepannya Kementerian Pertanian memiliki tipologi lahan yang berbeda-beda, ke jaringan internet masih rendah. Semua ini
(Kementan) dengan TNI telah sepakat untuk misalnya daerah pegunungan kekurangan air masih dihadapi oleh I-Pubers sehingga sistem ini
bekerja sama meningkatkan produksi dan sehingga TNI mendorongnya untuk dibuatkan belum bisa berlari sesuai harapan.
produktivitas pertanian Indonesia akibat adanya irigasi dengan berkoordinasi juga dengan Masih banyak petani belum mengerti
El Nino yang masuk pada kategori Gorila El Nino, Kementerian PUPR.
yakni musim kemarau ekstrim. Dalam upaya mengamankan produksi gabah/ sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan
Kesepakatan ini merupakan lanjutan dari beras nasional serta antisipasi dan respon cepat pupuk melalui IPubers, apalagi dengan adanya
kesepakatan Kementan dan TNI yang pernah untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, seluruh perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik,
diresmikan pada Maret 2011 lalu. Kolaborasi antar jajaran TNI akan mengerahkan peralatan dan dan dari manual ke online.
kedua institusi ini pernah membuahkan hasil, personil dalam memberikan dukungan kepada Karena hanya 60 persen petani berkelompok,
tidak hanya swasembada beras, namun juga para petani untuk pengendalian Organisme
swasembada jagung bahkan ekspor, bawang Pengganggu Tumbuhan, penanganan bencana maka IPubers telah memberi kemudahan kepada
merah juga ekspor sampai saat ini. banjir, dan pengolahan pada lahan pertanian padi. individual petani untuk mengambil pupuk cukup
Adanya kerja sama antara Kementan dengan Selain ditunjang dengan sarana dan prasarana dengan menggunakan bukti KTP seperti yang
TNI, swasembada pangan Indonesia bisa segera yang baik, maka adanya pendampingan tersebut diharapkan oleh semua petani.
tercapai. Pasalnya, kerja sama dengan TNI tidak dapat memacu peningkatan hasil produksi Gerak cepat yang dilakukan Menteri Pertanian
hanya peningkatan produksi pada lahan baku pertanian. untuk mengubah Permentan sehingga petani
sawah 7,4 juta ha, tapi juga mengoptimalkan Kolaborasi ini akan mampu mewujudkan
lahan tidur, utamanya lahan rawa mineral yang swasembada pangan, dan mimpi itu bisa terwujud. bisa tebus pupuk hanya dengan KTP merupakan
potensinya untuk dijadikan lahan pertanian seluas Dengan target menekan impor, kemudian langkah strategis. Disambut senada oleh Direktur
10 juta ha. Sehingga ke depannya bersama TNI, tahun berikutnya, maksimal tahun ketiga Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali
Kementan bisa mengerjakan lahan rawa, termasuk sudah mengembalikan keadaan impor menjadi Jamil, yang memastikan terpenuhinya penyediaan
Food Estate di Kalimantan Tengah. swasembada. pupuk bersubsidi di tiap-tiap daerah sudah sesuai
TNI secara aktif kembali melibatkan Bintara *Penulis adalah Fungsional Perencana Madya
Pembina Desa atau Babinsa di bidang pertanian Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.
untuk dapat membantu Penyuluh Pertanian Semoga berlangsung sesuai rencana.
