Page 144 - just duit_Spread
P. 144
buktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Jadi
kalau ia tidak dapat membuktikannya, ia dinyatakan terbukti mela-
kukan korupsi. Berlainan dengan yang berlaku di Indonesia di mana
setiap orang meskipun telah melakukan korupsi, dianggap bersih da-
ri perbuatan itu, kecuali Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan
bahwa dia melakukan korupsi; padahal hampir dapat dipastikan bah-
wa kasus korupsi sulit dibuktikan karena siapakah, misalnya, yang
menyuap pejabat dengan meminta kwitansi? Bahkan hampir tidak
pernah uang korupsi dalam bentuk giro atau cek apalagi transfer ke
rekening pejabat, melainkan tunai, apakah rupiah atau dollar. Ke-
mudian dana hasil korupsi itu biasanya diinvestasikan dalam bentuk
valuta asing, atau perhiasan, atau deposito atas nama orang lain (ke-
luarga atau saudaranya), dan biasanya di bank luar negeri. Atau dana
itu dibelikan produk konsumtif (rumah atau mobil) atau dipergunakan
untuk...kawin lagi!
Dari gaya hidup glamor para pejabat kita, kita sungguh bertanya-
tanya, dari mana asal usul kekayaan mereka itu. Tidak mustahil kalau
masyarakat mencurigai mereka sebagai koruptor, karena gaya hidup
mereka tidak seimbang dengan gaji mereka. Coba kalkulasi sendiri,
jika sungguh-sungguh seorang pejabat hidup berdasarkan gaji dan
tunjangannya sebagai pejabat negara, jangankan pejabat eselon satu,
atau menteri, presiden RI saja tidak mungkin bisa jadi jutawan, apa-
lagi menjadi konglomerat; jadi, jika ada pejabat negara yang menjadi
kaya raya, apalagi dalam waktu singkat, ha..ha..ha.. pasti punya 'lam-
pu Aladdin' atau tuyul, kalau tidak boleh dibilang hasil korupsi.
Sistem pembuktian terbalik ini sangat efektif karena seseorang ta-
kut melakukan korupsi. Sebab sulit baginya memberikan penjelasan
yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang keka-
yaan itu diperolehnya secara tidak sah. Misalnya seorang tertuduh
memberi alasan kekayaannya diperoleh melalui hasil undian, maka
dia harus membuktikan di mana dilakukan undian itu dan berapa
hasil yang diperoleh. Begitupun kalau alasan yang diberikan adalah
hibah dari mertuanya, maka mertuanya akan diperiksa apakah betul
ada hibah dan dari mana pula mertuanya memperoleh kekayaan
yang dihibahkan itu.
128

