Page 146 - just duit_Spread

Sebagai tambahan, untuk memberantas korupsi di Indonesia,
yang pertama, harusnya pemerintah segera menerapkan Undang-
Undang And Pencucian Uang (Anti Money Laundering), agar para
koruptor maupun penjahat lainnya (seperti mafia narkoba, perjudian,
pelacuran, penghindar pajak, koruptor, dan sebagainya) tidak lagi bi-
sa mencuci uang haram mereka melalui sistem maupun institusi ke-
uangan di negara kita. Bersamaan dengan itu perlu diterapkan sanksi
hukum yang berat bagi siapa saja yang melanggar atau membantu
penjahat pencuci uang tersebut, sebab jika tidak, bisa saja bankir ti-
dak perduli terhadap sumber uang demi mendapatkan transaksi.
Kedua, jika hukum sulit menjangkau koruptor yang 'maha kuat'
karena bisa membeli siapa saja dengan uangnya agar dirinya tidak
terjangkau hukum, lebih baik menerapkan 'gaya Pakistan' yang men-
ciduk pelaku koruptor 'de facto tanpa melalui jalur hukum, dengan
dua pilihan: pertama, kembalikan harta hasil korupsi (sebutkan
angka estimasinya) kepada negara, atau kedua, masuk penjara 30 ta-
hun sambil semua dananya disita paksa demi negara. Begitu lebih
mudah karena tidak bertele-tele, karena sesungguhnya kita sudah ta-
hu siapa saja koruptor kakap maupun teri yang ada di negara kita,
baik yang berasal dari pemerintahan maupun swasta. Tentunya
langkah pertama adalah mendata para koruptor besar-kecil secara
diam-diam dan cepat serta strictly confidential. Langkah kedua adalah
menginformasikan pejabat imigrasi untuk mencekal mereka agar ti-
dak lari ke luar negeri. Langkah ketiga adalah mengumumkan ren-
cana aksi tersebut, berbarengan dengan aksi pencidukan tersangka.
Team penciduk terdiri dari pemimpin kepolisian, militer, dan hu-
kum, yang telah diseleksi bebas KKN serta masih mempunyai ke-
kuasaan kuat (belum pensiun). Hal ini diperlukan karena mereka ha-
rus menciduk dan menghukum bukan hanya orang sipil, namun bisa
saja ada oknum polisi atau tentara berpangkat tinggi yang terlibat,
yang tentunya sulit ditangani oleh orang sipil atau polisi atau tentara
berpangkat rendah atau pensiunan.
Ketiga, segera rancang dan sahkan undang-undang atau perangkat
hukum yang memberikan sanksi hukuman mati bagi koruptor (atau
penjahat massal lainnya seperti mafia narkoba misalnya) dan berlaku

130