Page 141 - just duit_Spread
P. 141
hilang, melainkan lebih rasional dan meningkatkan kemungkinan
pengurangan tindak korupsi. Sebab, jika mereka tidak bisa me-
menuhi kebutuhan minimum mereka dengan gaji, adalah logis
dan manusiawi jika mereka lebih mudah menjadi koruptor.
Badan yang bertugas menanggulangi korupsi harus independen
dan mempunyai wewenang yang penuh dalam menangani kasus-
kasus korupsi, dari penyidikan sampai penuntutan. Termasuk di
dalamnya perlindungan hukum agar bebas dari intrik atau teror
dari tersangka kasus korupsi, yang bisa saja menggunakan uang,
kekuasaan atau relasinya yang mempunyai kekuatan hukum atau
senjata, untuk menteror petugas pemberantas korupsi. Sebab jika
tidak demikian, sebagai manusia, bisa saja petugas antikorupsi itu
ciut nyali dalam menjalankan tugasnya, karena takut ancaman
Wang kuat' yang mengancam dirinya atau keluarganya. Sebagai
tambahan, petugas antikorupsi ini pun harus diawasi, agar jangan
sampai dalam menjalankan tugasnya malahan termakan suap.
Sebab bukan mustahil para koruptor yang menjadi target penyi-
dikan menggunakan uangnya untuk 'menutup mulut' orang-orang
yang bertugas menyidiknya.
Partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga antikorupsi, media massa
harus berperan aktif mengamati dan mencegah gejala-gejala praktik
korupsi.
Peraturan perundangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan
sanksi yang menimbulkan kejeraan serta proses peradilannya yang
cepat, dan transparan.
Strategi menanggulangi korupsi haruslah secara konsepsional, kom-
prehensif mengingat sumber korupsi yang multidimensional. Apa-
lagi karena korupsi di Indonesia telah berurat-berakar dan me-
rambah ke mana-mana, sehingga diperlukan bukan hanya ilmu
hukum, melainkan juga common sense untuk mengungkap ko-
ruptor dan kaki-tangannya. Misalnya, jika ada tersangka korup-
tor kakap yang secara 'de facto" terlibat kasus korupsi dan telah
menjadi rahasia umum, namun ketika kasusnya diungkap, lantas
banyak orang penting (apakah di pemerintahan ataukah tokoh
masyarakat, atau pengamat) yang berbunyi nyaring membela ter-
sangka korupsi tersebut—tentunya dengan berbagai alasan bom-
125
