Page 137 - just duit_Spread
P. 137
Begitulah kira-kira analogi yang bisa saya gambarkan tentang ba-
gaimana susahnya memberantas perilaku korup. Hal itu bisa ber-
tambah buruk dan kusut jika analogi skenario dibuat lebih kejam,
misalnya (sekali lagi hanya misalnya) jika cara seseorang mendapat
jabatan adalah dengan praktek upeti, atau lelang, atau politik uang
misalnya: untuk menjabat posisi "SMP" ('sekolah menengah pertama',
saya analogikan dengan istilah dunia pendidikan agar tidak me-
nyinggung siapa pun) harus memberi upeti sekian puluh juta rupiah
kepada "SMU"; sedangkan untuk menjadi "SMU" harus memberikan
upeti sekian ratus juta rupiah kepada "Bachelor"; sedangkan untuk
menjadi "Bachelor" harus memberikan upeti sekian milyar rupiah
kepada "Master", dan untuk menjadi "Master" harus memberikan
upeti sekian ratus milyar kepada "Doctor".
Karena posisi yang didapat telah mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit, maka tidaklah mengherankan jika setelah menjabat akan se-
segera dan seserakah mungkin menumpuk kekayaan dengan praktek
KKN, karena ibarat bisnis, mereka harus mendapat ROI (return on
investment) yang memuaskan. Dan karena praktek upeti yang sede-
mikian luas dari bawah ke atas dari kiri ke kanan, maka perbuatan
korup adalah mustahil diberantas dalam waktu singkat.
Menurut hemat saya, andaikan aksi antikorupsi diberlakukan de-
ngan ketat mulai sekarang, diperlukan waktu sampai punahnya tiga
generasi (pejabat yang sekarang disebut sebagai kakek, anaknya yang
mungkin telah juga menjadi pejabat, dan cucunya yang telah belajar
atau mengamati perilaku ayah dan kakeknya) baru perilaku korup
bisa dikurangi sampai tingkat minimal. Kalau sampai hilang sama se-
kali, itu mustahil, kecuali telah tidak menjadi manusia lagi. Sistem
dan aksi pemberantasan perilaku korup hanya bisa mencegah dan
mengurangi perilaku korup, dan tidak bisa melenyapkannya sama se-
kali karena sifat itu melekat pada manusia.
Saya tidak menyinggung perihal orang swasta yang melakukan
penyuapan (kolusi atau memberikan upeti) kepada pejabat di ins-
tansi pemerintahan, karena siapa pun tidak akan bisa melakukan tin-
dak penyuapan jika tidak diijinkan atau diterima oleh sang pejabat.
Ibaratnya, pedang tidak akan mudah masuk sarung jika tidak mau
sama mau, bukan? Bahkan dalam banyak kasus, tindakan penyuapan
121
