Page 143 - just duit_Spread

Saya menyadari bahwa yang sulit dari pelaksanaan semua hal di
atas bukanlah kurangnya kemampuan ataupun instrumen pendukung,
melainkan kurangnya kemauan dari hampir semua pihak, apalagi
orang di instansi terkait. Sekalipun pimpinan puncaknya diganti
oleh orang baru yang diberi tugas melakukan pembersihan, hal itu
pun masih rawan kegagalan karena dua hal: pertama, 'hero' tersebut
akan mendapatkan resistensi dari semua orang yang telah terlanjur
keenakan mempraktekkan pungli atau korupsi, sehingga program
pembenahan internal berjalan lambat dan sering macet. Kedua, 'he-
ro' tersebut akan menjadi frustrasi dan melempem dalam menjalankan
misinya. Apalagi jika terlalu sering mendengar nasihat orang di se-
kelilingnya, "Untuk apa menjadi pahlawan kesiangan? Jerih payah
anda belum tentu berhasil, dan andaikan berhasil apakah untung
anda? Lihatlah nasib para aparat negara yang jujur, yang hidup da-
lam kemiskinan serta mati sengsara tanpa ada seorang pun yang per-
duli! Mari bergabung, karni akan carikan upeti untuk anda!"
Dalam situasi kondisi yang multikorup seperti Indonesia, rasanya
diperlukan waktu yang cukup lama serta perjuangan yang keras un-
tuk menghapus korupsi, mungkin dua generasi yang sekarang harus
lenyap terlebih dahulu untuk mendapat generasi ketiga yang lebih
baik.
Dalam rangka usaha penyempurnaan sistem ini, perlu dipraktekkan
pembuktian terbalik seperti yang berlaku di Malaysia, Singapura,
dan Hong kong. Kita ambil saja contoh di Hong Kong tentang pem-
buktian terbalik ini yang tertera dalam pasal 10 (Ib) Prevention of
Bribery Ordinance 1970, Added 1974 yang berbunyi "menguasai
sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan
gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinya-
takan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat mem-
berikan suatupenjelasan yangmemuaskan kepada pengadilan mengenai
bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu
atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia
kuasai."
Jelas ketentuan ini menganut pembuktian terbalik karena seseorang
yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan
korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu mem-

127