Page 14 - Makalah_kaidah_peradilan_MELINDA EKA L

menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Adapun rukun nikah,
sebagai berikut :

a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i

untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu
pemikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram

dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan
penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya.

Penghalang lainnya: misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita
yang akan dinikahinya seorang muslimah.

b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan

posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "Zawwajtuka Fulanah"
("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "Ankahtuka Fulanah" ("Aku

nikahkan engkau dengan Fulanah"). Adanya qabul, yaitu lafadz yang
diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, "Qabiltu

Hadzan Nikah" atau "Qabiltu Hadzat Tazwij" ("Aku terima pernikahan ini")
atau "Qabiltuha." Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan tazwij karena

dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu

wa Ta'ala:

َ
ا َ هَكانُج َّ وز َ ا ً رَطو َ ا َ هْنم دْيز َ ِ ىَضَق اَّمَلَف

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya
(menceraikannya), zawwajnakahal (Kami nikahkan engkau dengan Zainab
yang telah diceraikan Zaid)." (Al-Ahzab: 37)

c. Wali, wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau
orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Seorang wanita

tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka

hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya.

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi

beberapa syarat. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
"yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi

11