Page 12 - Makalah_kaidah_peradilan_MELINDA EKA L
P. 12

Menurut  Prof.  Dr.  Quraish  Shihab  dalam  bukunya  "Tafsir  Al-Mishbah:
                        Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran" (2007), pernikahan adalah sebuah ikatan

                        yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan persatuan dalam hidup. Dalam "Ilmu
                        Pendidikan Islam: Konsep Dasar dan Implikasinya dalam Proses Pembelajaran"

                        (2010)  karya  Dr.  Abdul  Majid,  pernikahan  dijelaskan  sebagai  institusi  yang

                        bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dan membawa manfaat spiritual
                        dan sosial.


                               Dalam Islam, pernikahan disunahkan sebagai salah satu sunnah yang sangat
                        dianjurkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Pernikahan  dilihat  sebagai  cara  untuk

                        melanjutkan  keturunan,  menjaga  keseimbangan  sosial,  dan  memenuhi  tuntutan

                        agama.  Terdapat  banyak  ayat  dalam  Al-Quran  dan  hadis  dari  Rasulullah  yang
                        mengatur tentang pernikahan, tugas suami istri, serta hak dan kewajiban mereka.


                               Maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Pernikahan  adalah  ikatan  sah  antara
                        seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  memiliki  makna  penting  dalam  berbagai

                        aspek, baik dari segi bahasa dan istilah, pandangan para ahli, maupun perspektif

                        agama Islam. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan sebagai cara untuk membina
                        keluarga yang harmonis, menjaga keseimbangan sosial, dan memenuhi tuntutan

                        agama. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang mengatur
                        tugas, hak, dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.


                    2.  Sumber Hukum Nikah

                               Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang

                        mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:


                           a.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1954  tentang  Penetapan  Berlakunya
                               Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22

                               Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah
                               Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata

                               cara  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk,  tidak  materi  perkawinan  secara

                               keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.










                                                                                                      9
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17