Page 13 - Makalah_kaidah_peradilan_MELINDA EKA L

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meru- pakan
hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menying- gung acaranya.

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat

pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun

1974.
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari

materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara
(hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Selain itu Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3:

ُ
ه َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ َْمُتْف ِ خَ ْ نإَف َ َ ََۖعاَب ُ روََ ث َ لَثوَىَنثمَِءاَسِ نلاََنِ مَمُكَلَ َ باَطَامَاوُحِكناَفَىماَتَيلاَيِفَاوطِسقُتَلَأَْمُتْف ِ خَ ْ نإو
ِ
ٰ َ
َ ٰ َ
َ
ِ َ
َ
ٰ
ُ
ه َ
َ
َ
ه َ
ُ
َ
اولوُعَتَلَأَىَنْدأََكِلَذََْمُكُنامْيأَ ْ تَكَلمَام َ ْ وأًَةَد ِ حاوَفَاولِدْعَتَلَأ
ۚ
ٰ
َ
َ
َ َ
Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya." (Q.S. An-Nisa/4:3)
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan
suatu hal yang sakral karena nikah diatur jelas baik itu oleh negara maupun oleh
agama. Selain itu, pelaksanaan pernikahan juga harus menggunakan prinsip
keadilan sesuai dengan keterangan dari Q.S. An-Nisa ayat 3. Perlu diingat,
pernikahan bukan sebuah ajang perlombaan melainkan sebuah persiapan baik fisik,
mental, dan finansial untuk sebuah perjalanan panjang mengarungi kerasnya
kehidupan bersama dengan pasangan.
3. Syarat dan Ketentuan Pernikahan di Indonesia
Prosesi pernikahan dapat dikatagorikan sah dan tidak sah bila syarat dan
rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama,

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian
mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain

10