Page 145 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

144

2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO), dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya

ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4

tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

160.000.000,- dan paling banyak Rp 800.000.000,-. Adapun penyelenggara

negara atau aparat melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan

Cara menyalahgunakan kekuasaan, maka ancaman hukumannya ditambah

sepertiga dari ancaman Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan

dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak

hormat dari jabatannya, ini tercantum dalam Pasal 8. Meskipun demikian,

dalam realitasya pasal pasal ini sulit untuk digunakan. Di samping itu, pasal-

pasal tersebut tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi-saksi,

serta kompensasi untuk korban 137 . Temuan penelitian ini menunjukkan

bahwa sanksi kejahatan perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) terkait masih

kriminalisasinya belum mendukung peningkatan kualifikasi kejahatan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan luar biasahal, dalam

perspektif kriminologi, khususnya etiologi kriminal dan sosiologi kriminal

pelaku kejahatan perdagangan orang secara substantif telah menyentuh

paradigma kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity)

137 Op.cit. h. 357.