Page 140 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

139

Orang (TPPO);

4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Berdasarkan rumusan muatan undang-undang perdagangan orang

tesebut diketahui bahwa kriminalsasi perbuatan umumnya mengadopsi

unsure-unsur delik yang dikriminalsasi dalam Konvensi Internasinol (Pasal 1

Protocol). Jika dibandingkan dengan muatan kriminalsasi delik dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(PTPPO), maka pengaturan tindak pidana perdagangan orang di atas, jelas

terlihat adanya perubahan, yang merupakan kriminalisasi/pembaruan hukum

pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 297 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perdagangan orang

sebelumnya, kriminalisasi delik secara substansi, terlihat dari adanya

perluasan pengaturan unsur subyektif dan unsur obyektif. Namun demikian,

dalam pelaksanaannya temyata masih banyak kelemahan dalam substansi

(terutama kebijakan formulasi) dalam undang-undang tersebut. Hasil

kriminalisasi perbuatan yang kurang adalah muatan subjek tindak pidana

perdagangan orang, sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku

tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (natural

person), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (recht