Page 141 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 141
140
person) 136 . Menurutnya, seharusnya kebijakan hukum pidana, khususnya
formulasi hukum/kebijakan hukum yang berorientasi ke depan, sebagai
antisipasi sebagai wujud dari upaya pencegahan yang merupakan pem-
baruan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan
formulasi dengan membuat aturan kriminalisasi baru dengan
mengembangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang
menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan
yang dilarang dalam kaitannya dengan perdagangan orang yang melekat
pada unsur subjektif dan objektif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam perspektif
kriminologi kejahatan perdagangan orang yang terekonstruksi secara positif
dalam ketentuan perundang-undangan yang secara sosiologis belum dapat
menjadi instrumen hukum untuk memberantas kejahatan perdagangan
orang. Realitas sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
prakteknya intensitas kejahatan perdagangan orang semakin meningkat dan
semakin membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
dari perspektif kriminologis diperlukan kriminalisasi delik guna merumuskan
unsur-unsur baru dalam ketentuan pidana tentang perdagangan orang.
Unsur-unsur baru dimaksud, sebagaimana hasil penelitian terdahulu
memasukkan unsur subjektif berupa pertanggung jawaban yang luar biasa
kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan dan unsur
objektif tentang sifat meluas, sistematik dan terorganisir sebagai unsur
136 Lihat hasil penelitian yang dianalisis kebijakan pidana oleh Hj. Henny Nuraeny,
op.cit, h. 350-374.
