Page 146 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

145

sebagaimana asumsi teoretik yang digunakan. Dari perspektif sociologi

criminal, kegiatan dan dampak kejahatan perdagangan orang telah merusak

dan mengguncangkan tatanan nilai dan struktur sosial dalam masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sanksinya yang ringan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjadi sarana represif bagi

pelaku dan preventif bagi orang lain untuk melakukan kejahatan

perdagangan orang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin naiknya

intensitas (crime clock) kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Bahkan,

hasil penelitian terdahulu, beberapa putusan Mahkamah Agung tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belum sesuai dengan tuntutan

dan realitas masyarakat 138 . Oleh karena itu, tuntutan realitas dan fakta sanksi

pidana belum menjadi dasar kriminologis terhadap peningkatan kualifikasi

kejahatan perdagangan orang karena aparat penegak hukum dan

masyarakat belum menjadikan perdagangan orang sebagai suatu kejahatan

kemanusiaan (Crime Against Humanity) sebagaimana asumsi penelitian

dan tuntutan realitas masyarakat di Indonesia. Itu berarti bahwa dari

perspektif kriminologi reaksi terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang

hanya merupakan reaksi (hukuman) yang belum mampu menjadi instrumen

hukum yang dapat memberantas dan mencegah kejahatan perdagangan

orang. Meskipun demikian, reaksi masyarakat akan terus mengalir karena

tuntutan akan perlunya penanganan secara serius terhadap pelaku

kejahatan tidak akan berhenti karena kejahatan tersebut telah mengancam

138 Lihat putusan MA No. 1501 K/PID. SUS/2008, Putusan MA No. 1501
K/PID.SUS/2008 merupakan hasil penelitian Hj. Henny Nuraeny, op.cit, h. 406-418.