Page 147 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 147
146
tatanan dan nilai, norma dan struktur sosial dalam masyarakat. Ketika, nilai,
norma dan struktur sosial telah terguncang maka akan terjadi kekacauan
dalam masyarakat tujuan kehidupan akan terganggu dan ketidaktertiban
sebuah dari ketidakteraturan yang seharusnya ditegakkan oleh hukum.
2.2. Sanksi Dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Penegakan hukum dalam perspektif kriminologi tidak hanya bersandar
pada realitas sosial yang terekonstruksi secara sosial, akan tetapi juga
mengamati hasil kerja peraturan perundang-undangan yang dikaji melalui
pendekatan sosiologi hukum. Karena itu, dalam analisis ini ditujukan pada
sanksi pidana yang dipersiapkan dalam peraturan perundang-undangan
sebagai hukum pidana positif.
Dalam peraturan perundang-undangan, sanksi terhadap tindak pidana
perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ketentuan pidana dalam tersebut mengatur bahwa semua unsur tindak
pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari
perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang
dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
Adapun rincian sanksi pidana dalam undang-undang dimaksud tampak
dalam tabel 6 berikut:
