Page 142 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 142
141
objektif. Penambahan unsur materiil muatan unsur subjektif dan objektif
tersebut diarahkan agar menyentuh unsur kejahatan kemanusiaan (Crime
Against Humanity) sehingga hasil kriminalisasinya dapat menjadi kejahatan
luar biasa (extra ordinary crime) yang pada gilirannya akan menjadi sarana
untuk memberantas dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) di Indonesia.
2. Jenis dan Jumlah Sanksi Pidana
2.1. Sanksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Peraturan Lain
Salah satu aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis dan
jumlah sanksi pidana dalam perundang-undangan yang mengatur tindak
pidana perdagangan orang. Hal ini sangat penting karena dalam perspektif
kriminologi, khususnya etiologi kriminal, sanksi pidana merupakan reaksi
masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Reaksi tersebut dapat dipahami
adalah sanksi yang diterapkan kepada pelaku melalui putusan pengadilan
(ingkrach van gewisjde) dan sanksi yang diberikan oleh warga masyarakat
baik secara individu dan atau kelompok. Dalam kaitan itu, pembahasan
tentang sanksi akan mengacu pada sanksi pidana yang terekonstruksi dalam
ketentuan perundang-undangan pidana sebagaimana pembahasan dalam
sub bab berikut :
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki
satu pasal saja, yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang
perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya
