Page 151 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

150

Bahkan, secara kriminologi, rekonstruksi sanksi pidana secara langsung atau

tidak langsung menjadi pemicu atau faktor kriminogen kejahatan perdagangan

orang.

Argumentasi ini didasarkan pada fakta atau realitas sosial yang

menunjukkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO) dan penerapan sanksi melalui beberapa

putusan pengadilan baik secara perorangan maupun kelompok; dan oleh

badan hukum tidak menjadikan pelaku, calon pelaku dan korban untuk

berhenti mewujudkan kejahatan perdagangan orang 139 . Realitas sosial ini,

secara kriminologis turut mendukung tingginya angka kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dalam masyarakat dan bahkan menjadi faktor

kriminogen yang mendukung semakin meningkatnya kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dalam masyarakat.

Fakta atau realitas rekonstruksi Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO) dimaksud yang telah merumuskan perbuatan

dan ancaman pidana perlu ditingkatkan kualifikasinya baik dari segi perbuatan

dan sanksi yang direkonstruksi kembali dengan mengacu pada perluasan

kualifikasi kejahatan dengan menambah unsur-unsur kejahatan dan sanksi

yang diperoleh dari hasil analisis kriminologi yang secara kontinyu dan hasil

analisis terakhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas

perbuatan yang tidak dirumuskan sebagai bagian unsur dari tindak pidana

139 Sesuai pasal-pasal yang mencantumkan ancaman pidana yang maksimal 15
tahun dan minimal 6 tahun seperti dalam Pasal 1,3, 4,5,6, 8,9, 10, 11,12,15. Ancaman
maksimal tercantum dalam Pasal 7 (1) (2) dan 8 dan beberapa Putusan Pengadilan
Makassar dan Putusan Mahkamah Agung tentang Kejahatan Perdagangan Orang.