Page 153 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

152

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Nilai-Nilai Sosial

Kejahatan perdagangan orang dalam hukum pidana sebagai

kejahatan yang melanggar norma hukum perundang-undangan. Rumusan

kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar unsur-unsur delik

yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

(UU TPPO). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), khususnya

Pasal 2 disebutkan bahwa :

” (1) Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasa, penculikan, penyekapan,
pemalsua, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atau orang lain, untuk tujuan pengeksploitasi orang tersebut
di wilayah negara Republik Indonesia di pidana dengan penjara
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh
Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus
Juta Rupiah).
(2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada (ayat 1)
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada (ayat 1).

Rumusan atau kriminalisasi perbuatan tersebut sebagai kejahatan

perdagangan orang telah secara tegas disebutkan secara rinci sebagai

kaidah hukum yang secara normatif menetapkan bahwa segala perbuatan

yang melanggar esensi kehidupan kemanusiaan merupakan kejahatan yang

tidak dapat diabaikan sebagai suatu kejahatan. Unsur esensi kriminalisasi

perbuatan dimaksud adalah adanya perbuatan seseorang yang

menyebabkan orang lain terkesploitasi.