Page 158 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

157

pekerjaan tertentu, maka korban akan menanggung akibatnya, baik

secara fisik ataupun psikis. Selain itu, pelaku perdagangan orang (trafficker)

dalam melakukan kegiatannya dengan cara perekrutan, pengangkutan,

pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang, dengan cara

menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam

praktik eksploitasi dengan segala kekerasan dan atau ancaman

kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas korban. Korban akhirnya tidak

mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum

diperintahkan oleh orang lain (trafficker), walaupun korban tidak

menghendakinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak selalu

dilakukan perorangan tetapi juga oleh korporasi dan penyelenggara negara

dengan menyalahgunakan kekuasaan (a buse of power), sehingga bentuknya

melalui suatu jaringan illegal tentang perdagangan orang yang sudah meluas

dalam bentuk jaringan dan dilakukan secara terorganisasi atau tidak; dengan

jangkauan operasionalnya tidak hanya antar wilayah dalam negara,

tetapi meliputi batas negara, dan antar negara. Terbentuknya jaringan dan

keterlibatan secara massal menyebabkan kejahatan ini semakin kuat dan

semakin meluas dari satu tempat ke tempat lain baik secara lokal, regional

maupun antar negara.

Dalam catatan kriminalitas tersebut dan dalam kaitannya dengan

kegiatan eksploitasi seksual, maka hukum pidana Undang-Undang Tindak