Page 161 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

160

sehingga dalam kriminalisasi kejahatan perdagangan orang direkonstruksi

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

mencantumkan kalimat”..... pemberian bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau

orang lain”. Rekonstruksi kalimat dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO) tersebut telah menunjukkan suatu

kriminalsiasi yang menjadikan perbuatan perdagangan orang bertentangan

dengan nilai-nilai sosial yang meskipun mendapat persetujuan dari korban

atau yang mengendalikan korban meskipun dengan alasan atau motif/tujuan

ekonomi yang dapat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan

atau dalam himpitan kesengsaraan bagi korban (victtims).

Dalam perspektif kriminologi, perbuatan perdagangan orang yang

telah nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dan jika

dikaitkan dengan objek, modus, tujuan/motivasi pelaku (trafficer) dan atau

korban (victim) merupakan perbuatan yang merusak tatanan nilai-nilai sosial

yang menjadi pegangan masyarakat. Bahkan, dari realitasnya berpotensi

menghancurkan tatanan nilai-nilai yang sudah mapan dan dipertahankan

oleh warga masyarakat secara berkesinambungan sehingga ketertiban sosial

tidak terganggu atau terguncang. Meningkatnya eskalasi kejahatan

perdagangan orang dalam masyarakat akan berpotensi meruntuhkan

eksistensi masyarakat itu sendiri dan mengarah pada munculnya konflik

sosial yang berkepanjangan sehingga tujuan hukum yaitu ketertiban (order)

dan anomi dan anomali akan terjadi dan akhirnya tujuan hukum tidak akan