Page 91 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 91

90







                               Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena


                        perdagangan orang dilakukan melalui cara (modus)  ancaman, pemaksaan,

                        penculikan,  penipuan,  kecurangan,  kebohongan  dan  penyalahgunaan


                        kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi,

                        kerja  paksa,  perbudakan  atau  praktik-praktik  serupa.  Semua  perbuatan


                        tersebut  merupakan  praktik  yang  menyimpang  dan  menyerang  harkat  dan

                        matabat  manusia.  Jika  salah  satu  cara  tersebut  di  atas  terpenuhi,  maka


                        terjadi  perdagangan  orang  dan  termasuk  kejahatan  kemanusiaan  yang

                        melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebagai  salah  satu  perbuatan


                        kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity).  Meskipun secara tegas

                        rumusan  perbuatan  tidak  tegas,  namun  dari  aturan  hukum  yang  ada

                        ditemukan  asas-asas  hukum  yang  dapat  menjadi  sumber  hukum.  Asas


                        hukum  yang  berlaku  dalam  hukum  pidana  adalah  tidak  ada  pidana  tanpa

                                                                      86 11
                        ketentuan  pidana  yang  mendahuluinya .   Seseorang  hanya  dapat

                        dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  apabila  orang  tersebut  melakukan

                        perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai


                        tindak pidana. Jadi, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak

                        pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwaan kepada orang


                        tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak

                        pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut


                        tidak  terbukti.  Hal  ini  merupakan  penerapan  hukum  pidana  materiii,  tetapi

                        dapat memungkinkan juga seseorang tetap dipersalahkan melakukan suatu




                               86  Ibid
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96