Page 92 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

91

tindakan pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-

undang, ini disebut hukum formil. Pandangan ini mengacu pada pandangan

Scholten bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-

undang sebagai suatu kejahatan. Selain itu, tindak pidana digambarkan oleh

Utrecht sebagai peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur, pertama, suatu

kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, kedua, suatu

kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan

yang dapat dihukum. Unsur-unsur tindak pidana di atas dapat dikelompokkan

21
dalam dua kelompok, yaitu unsur objektif yang terdapat di luar pelaku yang
berupa perbuatan yang dilarang dan diancam undang-undang, akibat,

keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh

undang-undang. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri

pelaku yang berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.

Dengan kata lain, bahwa ada pemisahan antara perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang dan diancam pidana (actus reus) di satu pihak dan

pertanggungjawaban (mens rea) di lain pihak. Dengan demikian, seseorang

dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan, yaitu actus reus dan mens

rea.

4.2. Fenomena Peningkatan Perdagangan orang

Dalam kriminologi salah satu aspek yang menjadi sasaran analisis

adalah fakta atau fenomena suatu kejahatan. Aspek ini secara serius dapat

menggunakan acuan teori sosiologi dan viktimologi sebagai dasar bangunan