Page 340 - S Pelabuhan 15.indd

tanah jajahan yang menghubungkan Cina dengan Inggris. Pembangunan pelabuhan
inilah yang dipandang sebagai “Kuda Troya” bagi Nusantara. Pemerintah kolonial

kemudian mengkhawatirkan kepulauan Indonesia akan menjadi bagian dari jaringan
Inggris yang berpusat di Singapura. Beberapa daerah luar Jawa sudah tergabung
karena pemerintah kolonial terlalu fokus ke Jawa.

Pada mulanya, pemerintah kolonial menghadapi tantangan Singapura dengan
membuka beberapa pelabuhan bebas dan pelabuhan untuk pelayaran internasional.
Pemerintah kolonial akan membayangkan bahwa nantinya akan terjadi perang

pelabuhan bebas antara Singapura dengan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Strategi
ini ternyata mengalami kegagalan. Bahkan, justru malah memberi kesempatan bagi
pelayaran Inggris untuk semakin menerobos perairan Nusantara.

Pada tahun 1840-an, pemerintah kolonial merubah strateginya untuk menghadapi
dominasi Inggris. Singapura tidak dihadapkan pada perang pelabuhan bebas, tapi
jaringan pelayaran Belanda di Nusantara melawan jaringan pelayaran Inggris.

Pertengahan abad ke-19, juga diisi dengan fase baru persaingan antara jaringan
pelayaran Belanda dan Inggris yang tidak hanya di perairan Nusantara tapi juga di
Asia Tenggara. Pemerintah kolonial mensponsori operasional pelayaran regular di
perairan Indonesia. Strategi ini lebih sukses ketika izin pelayaran di Nusantara jatuh

ke tangan KPM. Strategi KPM adalah mengkombinasikan armada yang kuat, rute
reguler, jadwal pelayaran dan pembukaan pelabuhan-pelabuhan perintis.

Sejak tahun 1870-an, implementasi liberalisasi pelayaran di Hindia Belanda tidak
hanya karena permintaan Inggris, namun lebih kepada kepentingan bisnis dan politik
Belanda. Pemerintah kolonial menyadari bahwa liberalisasi pelayaran dan perdagangan
membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan non-infrastruktur. Liberalisasi di
Hindia Belanda dapat dilihat dari pembukaan beberapa pelabuhan bebas dan sejumlah

besar pelabuhan kecil untuk pelayaran dan perdagangan internasional, penghapusan
pungutan wajib yang berbeda-beda dan kemudian disamakan di beberapa wilayah di
Nusantara. Meskipun demikian, pemerintah kolonial tetap memberlakukan proteksi

di beberapa tempat. Hal ini menjelaskan kenapa Belanda tidak menjadi korban dari
ekspansi pelayaran negara maritim besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman,
dsb.

328