Page 10 - C:\Users\desi\Documents\BAHAN MODUL\
P. 10
undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum.
b. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia
1) Fungsi negara menurut para ahli
John Locke membagi fungsi negara ke dalam tiga fungsi, yaitu:
a) Fungsi legislative, yaitu fungsi untuk membuat undang-undang/peraturan.
b) Fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan, termasuk di
dalamnya fungsi untuk mengadili.
c) Fungsi federative, yaitu fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan
perang dan damai.
Sedangkan Montesquieu, fungsi negara terdiri dari :
a) Fungsi legislative, yaitu fungsi membuat undang-undang.
b) Fungsi eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan undang-undang.
c) Fungsi yudikatif, yaitu fungsi untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati.
Teori yang dikembangkan Motesquieu merupakan penyempurnaan dari teori yang
dikemukakan oleh John Locke. Fungsi federative oleh Montesquieu dimasukan ke
dalam fungsi eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.
Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya
terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan Trias Politika.
Terlepas dari ideology yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa
fungsi pokok atau mutlak. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penertiban.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
c. Pertahanan.
d. Menegakan keadilan.
2) Fungsi NKRI
Dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social…”. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapatlah
disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah:
