Page 7 - C:\Users\desi\Documents\BAHAN MODUL\

a) Yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
b) Penduduk ialah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.

c) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam UU.
2) Wilayah

Kalian apda saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Wilayah adalah

tempat manusia dan juga negara dalam melangsungkan pemerintahnya. Wilayah
merupakan ruangan terdiri atas tanah, daratan, perairan, ruang udara yang ada diatasnya

serta wiayah teritorial.
3) Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah merupakan seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum

negaranya. Pemerintah dapat ditafsirkan menjadi dua makna yaitu Pemerintah dalam arti
luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah merupakan gabungan dari seluruh alat

perlengkapan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam
arti sempit pemerintah hanya menyangkut lembaga eksekutif yang meliputi kepala

pemerintahan dibantu oleh para menteri.
4) Pengakuan dari negara lain, baik secara de facto dan de jure.

a) Pengakuan secara de facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara

yang dapat mengadakan hubugan dengan negara lain yang mengakuinya. Pengakuan
de fakto menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pengakuan de facto bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain terhdap suatu
negara hanya bisa menimbulkan hubungan dilapangan perdagangan saja, belum

mengarah kepada hubungan di bidang lain.

2) Pengakuan de facto sementara, artinya apabila negara baru tersebut hancur, maka
negara lain akan menarik kembali pengakuanya.

b) Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh
negara lain dengan segala akibatnya. Menurut sifatnya pegnakuand ari negara lain dapat

dibedakan sebagai berikut:

1) Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya pengakuan dari ngara lain berlaku untuk
selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa negara baru tersebut dalam

beberapa waktu lamnaya menunjukan pemerintahan yang adil.
2) Pengakuan de jure bersifat penuh, artinya terjadi hubungan antarnegara yang

mengakui dan diakui melalui hubungan ekonomi dan diplomatik,