Page 453 - EBOOK_Persiapan Generasi Muda Pertanian Pedesaan Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia

SEMINAR NASIONAL 2017
Malang 10 April 2017

yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan pemberdayaan, BPP diminta melaksanakan
kegiatan pemberdayaan penyuluh dengan anggaran sendiri baru kemudian dana dekon bisa
dikeluarkan dari bakorluh. Panjangannya rantai pencairan dana, beragamnya pemahaman
persepsi serta motivasi, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana merupakan
faktor lain sehingga program GPPT berjalan lambat.

Proses
Program GPPT sendiri merupakan program yang disusun demi perbaikan kinerja
penyuluh pertanian yang berbasis di BPP dengan beberapa permasalahan sbb : 1) Laku susi
belum optimal; 2) Kebijakan nasional belum terjabarkan sampai di tingkat lapangan; 3).
Desiminasi teknologi belum optimal; 4) Masih adanya ego sektoral; 5.) Peran BP3K belum
optimal; 6). Sarpras, tenaga penyuluh dan pembiayaan terbatas; Tantangan yang dihadapi
dalam mewujudkan peningkatan kinerja penyuluh adalah bagaimana mewujudkan sinergitas
antara dinas teknis penyuluhan dengan BPTP, meningkatkan pelayanan penyuluhan dan
mendorong petani menjadi anggota poktan /gapoktan. Untuk menjawab tantangan tersebut
muncul kebijakan dari pemerintah yaitu : 1. Pemantapan Sistem Penyelenggaraan
Penyuluhan, 2. Pemberdayaan Peran & Fungsi BP3K sebagai Posko Program & Kegiatan
Pembangunan Pertanian di Kecamatan dengan strategi : 1. Meningkatkan Sinergitas, Dinas,
Penyuluhan dan BPTP, 2. Penguatan BP3K, 3. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 4.
Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, 5. Pengembangan dan Penyebaran Materi Penyuluhan 6.
Penguatan Program dan Kerjasama 7. Peningkatan Dukungan Sarana, Prasarana, pembiayaan.
Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya pemerintah mengucurkan dana disertai dengan
program yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyuluh di tingkat BPP.
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan PPL di Kabupaten Probolinggo secara
teknis operasional, pelaksanaan program GPPT dilaksanakan sesuai dengan arahan, namun
demikian pada prosesnya terdapat beberapa permasalahan sehingga hasilnya kurang dapat
berjalan dengan sempurna. Berikut disampaikan hasil pengamatan :
1. Pada aspek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Tingkat Kabupaten kegiatan
yang dilakukan adalah Temu Teknis Tingkat Kabupaten dengan materi : a. Pengembangan
Data Base, b. Pembinaan, Monev, c. Temu Evaluasi Tingkat Kabupaten, d. Penyusunan
dan penyebarluasan materi penyuluhan, permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya
kemampuan PPL dalam penguasaan Teknologi Informasi dan materi penyuluhan yang
diberikan tidak didasarkan pada kondisi lapangan, sehingga berefek pada kuranngnya
antusias petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, kurangnya ketrampilan di bidang IT
dikarenakan kebanyakan PPL berusia 50 tahun ke atas, penyusunan materi terkadang tidak
disusun sesuai kebutuhan lapangan.
2. Pada aspek Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan ( BP3K ) sebagai Posko
Pelaksana Pembangunan Pertanian kegiatan yang dilakukan adalah : a. Temu Teknis
tingkat Kecamatan, b. Rembuk Tani, c. Kursus Tani, d. Farmer Field Day, e. Latihan di
BP3K, f. Kunjungan ke wilayah binaan. Permasalahan yang ditemui dari pemahaman
petani tentang rembug tani masih partial, pada kegiatan kursus tani materi tidak
disesuaikan dengan kebutuhan petani, pelaksanaan FFD membutuhkan biaya yang tidak
sedikit serta kurangnya waktu kunjungan ke wibi karena terbatanya waktu.
3. Aspek ketiga yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petanian. a) Kegiatan yang
dilakukan adalah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani tingkat
kecamatan b) Pemberdayaan Kelompok Tani di lokasi sentra pangan (Kursus
Tani Desa, Rembuk Tani Desa, kunjungan penyuluh) Permasalahan yang ditemukan
adalah kurangnya kesadaran berorganisasi, lembaga ekonomi petani berkembang,
kurangnya minat terhadap perubahan teknologi, beragamnya pemahaman tentang suatu
permasalahan, jjadwal kunjungan penyuluh yang tidak tepat

“Penyiapan Generasi Muda Pertanian Perdesaan Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia” 442