Page 150 - EBOOK_Modal Sosial Petani Dalam Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah
P. 150

130 | Modal Sosial Petani dalam Peratanian


                  Meskipun  tingkat  konsumsi  energi  pada  rumah  tangga
             mengalami peningkatan, tetapi rata-rata asupan gizi tersebut masih
             berada  di  bawah  tingkat  konsumsi  yang  direkomendasikan  dalam
             Widya  Karya  Nasional  Pangan  dan  Gizi  (WKNPG)  VII  Tahun  2004,
             yaitu  baru  mencapai  73,04%  pada  tahun  2000  dan  73,16%  pada
             tahun 2002 dari yang direkomendasikan (2200 Kkal/kap/hari). Data
             ini  seperti  disajikan  pada  Tabel  5.32.  Namun  demikian  tingkat
             kecukupan  energi  protein  telah  melebihi  angka  kecukupan  (lebih
             dari 100%) berdasarkan angka kecukupan gizi.

                                       Tabel 5.32.
               Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Per
               Kapita Per hari di Kabupaten Bantul Tahun 2000 dan 2002.
                    Konsumsi energi                  Konsumsi Protein
                    (kkal/kap/hari)                  (kkal/kap/hari)
                 2000             2002             2000             2002
                 1607           1609,61            48,2             46,2
                (73,04)*        (73,16)*          (96,4)*          (92,4)*
             Sumber : Nurhadi, 2010.
             Keterangan  :  *Angka  dibawah  adalah  perbandingan  antara  rata-rata
                           konsumsi kalori dengan AKG sebesar 2200 Kkal/kap/ hari
                           dan angka kecukupan protein sebesar 50gr/kap/hari.

             4 .   D u k u n g a n    P e r t a n i a n    O r g a n i k    T e r h a d a p
                K e t a h a n a n   P a n g a n   D a e r a h
                  Indonesia  memiliki  komitmen  tinggi  terhadap  pembangunan
             ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan
             nasional. Komitmen tersebut dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun
             1996  tentang  Pangan.  Undang-undang  tersebut    mengamanatkan
             agar  pemerintah  bersama  masyarakat  mewujudkan  ketahanan
             pangan bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun
             1996 (Pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa pengertian pangan adalah:
                            ”Segala  sesuatu  yang  berasal  dari
                           sumber  hayati  dan  air,  baik yang diolah
                           maupun       tidak     diolah,    yang
                           diperuntukkan  sebagai  makanan  dan
                           minuman     bagi   konsumsi   manusia,
                           termasuk  bahan  tambahan  pangan  dan
                           bahan  baku  lain  yang  digunakan  dalam



                                                  Amiruddin Ketaren|  Bab V : 107-134
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155