Page 78 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

mendapatkan kursi di sebuah dapil tanpa memperhitungkan selisih suara
sah yang dimenangkan. (Reynolds, Reilly, Ellis et. al. 2016). Namun secara
khusus, sistem pemilu pluralitas dan sistem pemilu mayoritas dapat
dibedakan. Sistem pemilu pluralitas biasanya menyediakan satu kursi atau
lebih untuk setiap dapil dimana pemilih memilih calon atau menyediakan
lebih dari satu kursi untuk setiap dapil dimana pemilih memilih Parpol,
misalnya FPTP (First Past the Post atau Yang Pertama Melewati Yang
Berikutnya), BV (Block Vote atau Plihan Blok), dan PBV (Party Block Vote
atau Pilihan Blok Partai). Sedangkan sistem pemilu mayoritas adalah sistem
yang menjamin bahwa pemenang akan mendapat mayoritas absolut dan
sistem ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyodorkan
pilihan keduanya, misalnya TRS (Two Round Sistem atau Sistem Dua
1
Putaran) dan AV (Alternative Vote atau Pilihan Alternatif).

Untuk kebutuhan buku ini, kita fokus pada TRS dan FPTP di dalam keluarga
sistem pemilu mayoritas/pluralitas. Pemilu dengan sistem TRS dicirikan
dengan adanya pemilu putaran kedua jika di dalam putaran pertama tidak
terdapat calon yang mencapai tingkat suara tertentu (biasanya adalah 50
persen plus 1). TRS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem
mayoritas/pluralitas (lebih dari dua calon bertanding di dalam putaran
kedua dan calon yang meraih jumlah suara terbanyak dalam putaran kedua
dinyatakan terpilih) dan sistem mayoritas mutlak atau majority run-off (dua
calon teratas dalam kompetisi putaran pertama yang bisa masuk ke dalam
kompetisi putaran kedua). Meksipun tidak secara eksplisit ditulis dalam
konstitusi, pilpres di Indonesia sejak tahun 2004 menggunakan TRS.

Menurut Reynolds, Reilly, Ellis, et. al. (2016), TRS memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah:

1. Sistem ini memungkinkan pemilih mempunyai kesempatan kedua untuk
memberi suara bagi calon terpilih mereka, atau bahkan mengubah
keputusan mereka antara putaran pertama dan kedua;
2. Sistem ini juga memungkinkan Parpol-Parpol dan pemilih bereaksi
terhadap perubahan-perubahan dalam lanskap politik yang terjadi di
antara putaran pertama dan putaran kedua; dan

1 Di Indonesia, sistem pemilu mayoritas/pluralitas ini secara populer disebut dengan sistem distrik. Istilah
“distrik” sendiri sebenarnya merujuk pada istilah “daerah pemilihan”. Di dalam menggunakan istilah
ini, sistem distrik biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada sebuah sistem pemilu di mana sebuah
daerah pemilihan menyediakan satu kursi.
62 BAB 3 – SISTEM PEMILU