Page 82 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 82

3. Sistem Lainnya


           Terdapat beberapa varian di dalam sistem pemilu lainnya. Salah satunya
           adalah Pilihan Tunggal Yang Tidak Dapat Ditransfer (SNTV atau Single Non-
           Transferable  Vote).  Dalam  sistem  ini,  para  pemilih  memberikan  suara
           mereka di sebuah dapil yang menyediakan lebih dari satu kursi. Para calon
           dengan  total  suara  terbanyak  kemudian  dinyatakan  sebagai  pemenang.
           Ketika  memberikan  suaranya,  para  pemilih  memilih  calon  dan  bukan
           memilih Parpol. Sejak tahun 2004, Pemilu DPD di Indonesia menggunakan
           SNTV.


           Menurut Reynolds, Reilly, Ellis et. al. (2016), SNTV memiliki kelebihan dan
           kekurangan. Kelebihan dari sistem ini diantaranya adalah:
           1. Sistem ini cocok untuk melahirkan para calon perseorangan; dan
           2. Mudah dipahami serta mudah diimplementasikan.


           Sedangkan kekurangannya adalah:
           1. Biasanya menimbulkan banyak suara yang terbuang; dan
           2. Mendorong politik klientelistik.


        C. Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu


           Menurut Reynolds, Reilly, Ellis et. al. (2016), terdapat beberapa unsur dalam
           sistem pemilu, yaitu pencalonan, rumusan matematis untuk mengkonversi
           suara  ke  kursi,  struktur  pemungutan  suara,  dan  besaran  dapil  (district
           magnitude). Sedangkan Gallagher dan Mitchell (2005) mendefinisikan enam
           unsur dalam sistem pemilu, yaitu besaran dapil, jumlah pilihan yang dimiliki
           oleh para pemilih, struktur surat suara, pencalonan, tingkatan alokasi suara,
           dan  keterbatasan  proporsionalitas.  Untuk  kepentingan  buku  ini,  unsur
           dalam sistem pemilu akan didiskusikan dari dimensi-dimensi berikut ini:

           1.  Besaran daerah pemilihan (districk magnitude);
           2.  Pencalonan;
           3.  Pemberian suara (ballot structure);
           4.  Formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih; dan
           5.  Ambang batas; dan
           6.  penjadwalan penyelenggaraan pemilu.


     66     BAB 3 – SISTEM PEMILU
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87