Page 17 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan juga merupakan bagian penting
dari upaya menjaga integritas negara. Mekanisme check and balance, pelaporan dugaan
penyimpangan melalui lembaga-lembaga pengawas, serta keterlibatan aktif dalam proses
demokrasi menjadi instrumen vital untuk membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan
bermartabat.

2.4 Studi Kasus: Perilaku Antikorupsi sebagai Wujud Integritas

Korupsi merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai integritas. Korupsi
merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, melemahkan sistem hukum,
memperbesar ketimpangan sosial, dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap institusi
negara. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan
publik untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah kronis yang telah
mengakar sejak lama dan menjadi salah satu faktor utama penghambat pembangunan nasional.
Oleh karena itu, perilaku antikorupsi menjadi wujud paling konkret dari penerapan integritas
dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku antikorupsi dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang menolak segala
bentuk penyimpangan kekuasaan, suap, manipulasi, dan gratifikasi. Menurut Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), membangun budaya antikorupsi bukan hanya tugas aparat
penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga,
sekolah, dunia usaha, hingga birokrasi pemerintahan. Pendidikan karakter berbasis integritas
dan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan nilai-nilai
kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral.

Salah satu contoh nyata perilaku antikorupsi sebagai wujud integritas dapat dilihat dari
program “Sahabat Integritas” yang dilaksanakan di beberapa sekolah dan universitas di
Indonesia. Program ini mengajarkan nilai-nilai antikorupsi melalui metode pembelajaran aktif
seperti simulasi peradilan, drama, debat publik, dan proyek sosial. Dengan pendekatan ini,
peserta didik tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teoretis, tetapi juga
menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku mereka sehari-hari. Evaluasi program
menunjukkan bahwa peserta yang aktif dalam kegiatan ini memiliki sensitivitas yang lebih
tinggi terhadap tindakan-tindakan koruptif di lingkungan mereka dibandingkan dengan yang
tidak mengikuti.
Di bidang pemerintahan, upaya membangun integritas dan perilaku antikorupsi diwujudkan
melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transparansi pengadaan
barang dan jasa melalui e-procurement, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang terbuka.
Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan negara dan pemberlakuan
keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya
pemerintahan. Menurut World Bank (2000), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar
utama dalam mencegah praktik korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Namun demikian, membangun perilaku antikorupsi tidaklah mudah. Hambatan struktural
seperti budaya patronase, lemahnya sistem pengawasan internal, dan ketidakberanian aparat

13