Page 20 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

BAB 3

KONSTITUSIONALISME

3.1 Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan dasar yang mengatur
penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum
tertinggi yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, antara negara dan warga
negaranya, serta menjamin hak-hak fundamental warga negara. Menurut K.C. Wheare, seorang
ahli hukum tata negara, konstitusi adalah keseluruhan aturan yang mengatur pembentukan dan
pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara. Di Indonesia, konstitusi tersebut diwujudkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai
landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, konstitusionalisme merupakan suatu paham atau prinsip yang menekankan
bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan konstitusi. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah ide bahwa
kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dijalankan sesuai dengan norma-norma dasar yang
telah disepakati. Konstitusionalisme menghendaki agar pemerintah tidak bertindak sewenang-
wenang, tetapi harus menghormati hak-hak asasi manusia dan tunduk pada supremasi hukum.
Di negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya menjadi teks
hukum yang mati, melainkan menjadi roh yang hidup dalam setiap tindakan pemerintahan dan
dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

Dalam konteks Indonesia, prinsip konstitusionalisme tercermin dalam sistem pemerintahan
berdasarkan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen untuk memperkuat
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi
tidak hanya mengatur tentang struktur lembaga negara, tetapi juga menjadi instrumen
perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Konstitusionalisme di Indonesia menuntut
adanya penghormatan terhadap konstitusi oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga
legislatif, yudikatif, maupun warga negara, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara
hukum dan demokrasi.

Konstitusi dan konstitusionalisme saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Konstitusi
menyediakan dasar hukum, sedangkan konstitusionalisme memastikan bahwa dasar hukum
tersebut dijalankan secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Tanpa konstitusionalisme,
konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak berfungsi sebagai pelindung rakyat
dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, konstitusionalisme tanpa konstitusi akan
kehilangan dasar hukum yang sah untuk mengontrol kekuasaan negara. Oleh karena itu,
membangun budaya konstitusionalisme di tengah masyarakat adalah tugas bersama yang harus
dilakukan secara berkesinambungan.

16