Page 25 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan
sengketa kewenangan lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Dengan mekanisme ini, warga negara memiliki jaminan bahwa hak-haknya tidak dapat
dilanggar sembarangan oleh pihak penguasa, dan setiap penyalahgunaan kekuasaan dapat
digugat melalui jalur hukum yang tersedia.

5. Memberikan Kepastian dan Keadilan Hukum

Kehidupan masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar hubungan antarindividu dan
antara individu dengan negara berjalan dengan tertib. Konstitusi memberikan landasan yang
stabil atas norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan
ekonomi. Kepastian hukum ini menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam beraktivitas,
berusaha, dan mengembangkan diri. Tanpa kepastian hukum, kehidupan masyarakat akan
diwarnai oleh ketidakadilan, kekacauan, dan dominasi kekuatan yang lebih besar atas yang
lemah. Selain itu, konstitusi juga menjadi tolok ukur untuk menilai keadilan suatu kebijakan
publik. Sebuah kebijakan dianggap adil jika selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam
konstitusi, seperti persamaan di hadapan hukum, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap
hak-hak dasar.

Dengan demikian, peran konstitusi dalam kehidupan warga negara sangatlah luas dan
mendalam. Konstitusi bukan hanya dokumen hukum formal, tetapi juga instrumen vital untuk
menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Melalui pemahaman,
penghormatan, dan pengamalan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, warga
negara ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur.

3.5 Lembaga Penjaga Konstitusi (MK, MA, DPR, dll.)

Dalam negara konstitusional, keberadaan lembaga penjaga konstitusi sangatlah penting untuk
memastikan bahwa segala tindakan pemerintah maupun legislatif tetap sesuai dengan
konstitusi. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga
tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing yang saling melengkapi dalam rangka mengawal supremasi
konstitusi.

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amandemen
ketiga UUD 1945, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem check and balance dalam
pemerintahan. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat
kewenangan utama, yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga diberi kewajiban untuk memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

21