Page 26 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

Kehadiran MK menjadi simbol konkret bahwa semua produk hukum di Indonesia harus tunduk
pada UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Dengan mekanisme judicial review, masyarakat
memiliki akses untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, sehingga hak-hak
warga negara dapat terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan legislator. MK juga
berperan dalam memperkokoh demokrasi melalui pengawasan terhadap proses pemilu,
sehingga menghasilkan pemerintahan yang sah berdasarkan kedaulatan rakyat

2. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas
mengawasi jalannya peradilan agar dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945, MA memiliki kewenangan untuk mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sebagai penjaga konstitusi, MA berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan hukum,
baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun militer, dijalankan berdasarkan
prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. MA
juga berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah
Indonesia, melalui kewenangan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya. Dengan
demikian, MA menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan yang merasa hak-haknya
dilanggar.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi
jalannya pemerintahan, serta menyusun anggaran negara bersama Presiden. Walaupun DPR
lebih dikenal sebagai lembaga politik, perannya sebagai penjaga konstitusi tidak dapat
diabaikan. Salah satu tugas penting DPR adalah mengawasi agar tindakan eksekutif selalu
berada dalam koridor konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat. Melalui hak-hak ini, DPR dapat meminta pertanggungjawaban
pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Misalnya, DPR dapat membentuk Panitia
Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi kasus-kasus yang diduga melanggar prinsip-prinsip
konstitusional. Dengan fungsi ini, DPR menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga
keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi eksekutif.

4. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 sebagai lembaga independen yang
bertugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga martabat serta keluhuran profesi kehakiman.
KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan
pengawasan terhadap integritas hakim. Dalam menjalankan tugasnya, KY bertindak sebagai
pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga diharapkan dapat mencegah
penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan.

22