Page 24 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

alat yang melindungi martabat manusia, membentuk keteraturan sosial, dan memastikan
keadilan bagi seluruh rakyat.

1. Menjamin Hak dan Kebebasan Warga Negara

Konstitusi berfungsi sebagai pelindung utama hak-hak dasar warga negara. Dalam UUD NRI
1945, hak-hak tersebut diatur secara rinci, mulai dari hak hidup, hak beragama, hak atas
kebebasan berpendapat, hingga hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Dengan adanya
jaminan konstitusional, setiap individu memiliki perlindungan hukum terhadap tindakan
sewenang-wenang, baik dari negara maupun dari sesama warga negara. Misalnya, Pasal 28E
ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ini berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari,
warga negara dapat secara sah membentuk organisasi, menyampaikan aspirasi, dan melakukan
kritik terhadap pemerintah sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perlindungan ini menjadi pilar utama dalam kehidupan demokratis, di mana warga negara
memiliki ruang untuk berkembang secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

2. Mengatur Kewajiban Warga Negara

Selain memberikan hak, konstitusi juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
oleh warga negara. Kewajiban ini mencakup, antara lain, kewajiban untuk menaati hukum,
menghormati hak orang lain, membayar pajak, serta ikut serta dalam upaya pertahanan dan
keamanan negara. Dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Artinya, warga negara tidak hanya
menuntut hak, tetapi juga harus aktif berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Pemenuhan kewajiban ini merupakan bagian integral dari kontrak sosial antara warga
negara dan negara, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan
terciptanya kehidupan berbangsa yang adil dan harmonis.

3. Membentuk Kesadaran Hukum di Masyarakat

Salah satu dampak penting dari keberadaan konstitusi adalah terbentuknya kesadaran hukum
di kalangan masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dan konsisten, warga negara
menjadi sadar bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan norma hukum yang
berlaku. Kesadaran hukum ini membentuk budaya hukum (legal culture) yang kuat, di mana
masyarakat tidak hanya sekadar patuh karena takut sanksi, tetapi karena memahami bahwa
hukum adalah sarana untuk melindungi hak bersama dan menjaga ketertiban umum. Lawrence
Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum menyatakan bahwa budaya hukum yang baik
adalah fondasi bagi tegaknya negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, konstitusi
berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

4. Membatasi Kekuasaan Negara
Konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antarwarga negara, tetapi juga menjadi instrumen
utama dalam membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Melalui
prinsip pembagian kekuasaan, check and balances, serta pengakuan atas hak-hak dasar
manusia, konstitusi memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang pemerintah tetap dalam
koridor hukum. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai penjaga

20