Page 27 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

Peran KY sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Dengan adanya pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, KY membantu memastikan
bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara bersih, adil, dan berorientasi pada penegakan
konstitusi. Integritas hakim adalah syarat mutlak bagi berjalannya prinsip negara hukum yang
demokratis, di mana keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak
ditegakkan.

5. Presiden sebagai Penjaga Pelaksanaan Konstitusi

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki peran strategis dalam
menjaga pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Presiden wajib menjalankan pemerintahan
berdasarkan UUD 1945 dan bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambilnya.
Melalui kekuasaan eksekutif, Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan
undang-undang, mengelola administrasi negara, serta mewakili negara dalam hubungan
internasional, semua dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam praktiknya, Presiden harus memastikan bahwa seluruh kementerian, lembaga
pemerintah, dan aparat negara bekerja sesuai dengan norma hukum dan tidak melanggar hak-
hak warga negara. Selain itu, Presiden memiliki kewajiban untuk menghormati mekanisme
checks and balances, dengan memberikan ruang bagi pengawasan DPR dan lembaga-lembaga
lainnya. Dengan demikian, Presiden tidak hanya berperan sebagai pengguna kekuasaan, tetapi
juga sebagai pelindung supremasi konstitusi.

RANGKUMAN

Konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi
dan dikendalikan oleh hukum dasar tertulis yang disebut konstitusi. Konstitusi bertujuan
melindungi hak-hak asasi manusia, membatasi kekuasaan penguasa, dan menetapkan struktur
serta fungsi lembaga negara. Menurut A.V. Dicey, supremasi hukum adalah prinsip utama
negara konstitusional, di mana tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di
atas hukum.

Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan perjalanan panjang mulai dari UUD 1945,
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5
Juli 1959. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dengan melakukan empat kali
amandemen terhadap UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi dan hak-hak rakyat.

Prinsip-prinsip negara konstitusional antara lain: supremasi konstitusi, pembagian kekuasaan,
perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum, serta partisipasi rakyat.
Untuk menjaga tegaknya konstitusi, Indonesia membentuk lembaga-lembaga seperti
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, Komisi Yudisial, dan lembaga lainnya. Setiap
warga negara memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghormati, dan mengawal
pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

23