Page 23 - Buku Saku Pendidikan Kewarganegaraan - Adel Amelia

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri utama negara konstitusional adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak
beragama, dan hak atas keadilan sosial. Dalam UUD 1945, khususnya setelah amandemen,
perlindungan HAM ditegaskan dalam Bab XA (Pasal 28A sampai 28J). Prinsip ini
menghendaki bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang membatasi atau menghilangkan
hak-hak dasar manusia, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah dan berdasarkan alasan
yang sah pula. Menurut John Locke, hak-hak alami seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan
adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh negara. Oleh karena itu, negara wajib melindungi
hak-hak tersebut sebagai bagian dari kewajibannya terhadap warga negara.

4. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Dalam negara konstitusional, semua penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilakukan
berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak atau kekuasaan pribadi. Prinsip
ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat dalam tradisi Eropa Kontinental atau Rule of Law dalam
tradisi Anglo-Saxon. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, menuntut agar semua kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dan semua tindakan pejabat negara dapat diuji keabsahannya di
pengadilan. Pemerintah tidak dapat bertindak di luar hukum, dan jika ada pelanggaran terhadap
hukum, harus ada mekanisme akuntabilitas. Pemerintahan yang tidak berlandaskan hukum
berpotensi membawa negara pada ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kerusakan sosial.

5. Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Prinsip partisipasi rakyat merupakan manifestasi dari gagasan kedaulatan rakyat, yang
menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Dalam negara konstitusional, rakyat
berhak memilih pemimpin mereka melalui mekanisme pemilu yang bebas dan adil, berhak
menyampaikan pendapat, membentuk asosiasi, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan
kebijakan publik. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Partisipasi ini tidak hanya berhenti
pada saat pemilu, tetapi juga berlanjut dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,
keterlibatan dalam forum-forum publik, serta keikutsertaan dalam aktivitas-aktivitas sosial
politik. Dengan adanya partisipasi aktif rakyat, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3.4 Peran Konstitusi dalam Kehidupan Warga Negara
Konstitusi memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan setiap warga negara.
Konstitusi bukan hanya menjadi pedoman teknis bagi jalannya pemerintahan, melainkan juga
menjadi jaminan atas hak dan kebebasan dasar individu. Menurut C.F. Strong dalam A History
of Modern Political Constitutions, konstitusi adalah “sekumpulan prinsip yang mengatur
bagaimana kekuasaan negara dibentuk, dijalankan, dan dibatasi.” Oleh sebab itu, peran
konstitusi terhadap warga negara tidak dapat diremehkan, melainkan harus dipahami sebagai

19